UU Pilkada (UU No. 1 Tahun 2015)

Pada tanggal 20 Januari 2015 Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat resmi menyetujui Menyetujui Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut selanjutnya ditetapkan pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pilkada.

Download UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Persetujuan tersebut merupakan tindaklanjut dari pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, BUpati dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mendapat reaksi penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi.  Baca juga : UU Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, BUpati dan Walikota yang mengacu pada pemilihan kepala daerah tak langsung oleh DPRD.

Dalam UU Pilkada ini memuat asas dan prinsip pelaksanaan pemilihan kepala daerah, persyaratan calan kepala daerah, Penyelenggara Pemilihan, Pendaftaran bakal calon , Uji Publik, Pendaftaran calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota, Verifikasi dukungan calon dan penelitian kelengkapan persyaratan calon. Penetapan Calon, Hak memilih dan penyusunan daftar pemilih, Kampanye, Perlengkapan Pemilihan, Pemungutan suara dan perhitungan suara.


peraturan perundang-undanganPerjalanan UU Pilkada Perppu Pilkada

25 September 2014 DPR menggelar rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada yang berakhir dengan disahkannya RUU Pilkada dengan opsi pemilihan melalui DPRD berdasarkan suara 226 anggota.

2 Oktober 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan 2 perppu kepada DPR atas pengesahan UU Pilkada yang disahkan pada 26 September 2014. Dalam UU tersebut, mekanisme pemilihan kepada daerah dilakukan DPRD. Perppu pertama adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubenur/Bupati/Walikota. Perppu ini sekaligus mencabut UU No 22 tahun 2014 yang mengatakan pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada pemilihan kepala daerah tak langsung oleh DPRD. Perpppu kedua adalah Perppu Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menghapus tugas dan wewenang DPRD memilih kepala daerah

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Pemerintah.net © 2016