UU Pemerintah Daerah Telah Disahkan

Pemerintah Daerah, UU No. 23 tahun 2014

RUU tentang Pemerintah Daerah akhirnya telah disahkan pada 2 Oktober lalu. Undang-undang yang baru disahkan beberapa hari tersebut diberi nomor oleh pemerintah UU 23 Tahun 2014. Banyak hal terkait pengaturan penyelenggaraan Pemerintah Daerah diantaranya terkait kependudukan, keluarga berencana hingga perpecahan kepala daerah dengan wakilnya.

Menurut ketua Pansus RUU Pemda Totok Daryanto, dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 masalah kependudukan dan KB ditempatkan pada rel yang benar. Menurutnya, dengan adanya UU Pemda menambah energi baru untuk BKKBN dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Untuk itu sambungnya, dengan adanya UU Pemda, persoalan SDM akan diletakkan kepada pemerintah pusat. Petugas Lapangan KB (PLKB), Standarisasi pelayanaan KB, Sertifikasi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) akan berada di bawah pemerintah pusat.

Lain halnya menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, mengatakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru disahkan memiliki aturan-aturan baru yang bisa mencegah perpecahan antara kepala daerah dengan wakilnya. Dalam UU Pemda yang baru, lanjutnya, kepala daerah akan dipilih tunggal tanpa ada wakilnya atau “mono eksekutif”. Posisi wakilnya kini menjadi wewenang kepala daerah yang terpilih, dan tentunya setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

 

Meski begitu, UU Pemda yang baru tidak berlaku surut. Artinya, untuk daerah yang wakil kepala daerahnya kosong saat ini, maka peraturan yang lama masih berlangsung. Mekanismenya adalah melalui pengusulan oleh partai pengusung oleh DPRD, asalkan sisa masa jabatannya minimal selama 18 bulan.

Download UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Pemerintah.net © 2016