Tugas Pemda Untuk Penghematan Pertemuan/Rapat PNS

Tugas Pemda Untuk PenghematanPemerintah kembali menerbitkan Peraturan Menteri untuk mendukung gerakan penghematan pada seluruh instansi pemerintah. Peraturan ini memuat pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur di lingkungan instansi penyelenggara pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efesiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur ini memperkuat serta memperjelas kegiatan rapat maupun pertemuan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana sebelumnya tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2014. Dalam peraturan ini memuat aturan mengenai kriteria yang bersifat umum dan merupakan acuan bagi seluruh instansi penyelenggara pemerintahan termasuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, Menteri PAN & RB meminta menyusun petunjuk teknis beserta standar operasional prosedur (SOP) mengenai tata kelola kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor serta evaluasi pelaksanaannya yang efektif dan efisien.

Tugas Pemda Untuk Penghematan Pertemuan/Rapat PNS

Bagi kegiatan yang dilaksanakan diluar kantor oleh Pemerintah Daerah dengan pembiayaan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa kegiatan Pertemuan/  rapat koordinasi/  rapat pimpinan/  rapat kerja/  rapat teknis/ konsinyering/  Focus Group Discussion  (FGD)/  sosialisasi/ bimbingan teknis/ lokakarya/ workshop/ seminar/ simposium/ dan sarasehan (pertemuan non Internasional) dapat dilaksanakan dengan memenuhi syarat/kriteria tidak tersedia ruang rapat kantor milik sendiri/instansi pemerintah  di wilayah tersebut, dan tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai. Serta lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan.

Disamping berisi syarat dan kriteria kegiatan yang dilaksanakan diluar kantor, dalam peraturan ini juga memuat ketentuan-ketentuan lainnya yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan PNS tersebut. Diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan harus disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan disampaikan kepada unit pengawas internal.
  2. Membuat surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan rapat di luar kantor baik milik sendiri maupun milik instansi pemerintah lain dari penanggung jawab kegiatan.
  3. Pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar  kantor harus memiliki output/hasil yang jelas baik berupa transkrip hasil rapat, notulen rapat serta daftar hadir peserta.

Sedangkan untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pertemuan/rapat diluar kantor oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya disampaikan kepada unit pengasawan masing-masing (Inspektorat/APIP) dengan dilengkapi dengan data-data pendukung. Dan bagi Sekretaris Daerah diharapkan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Tata Kelola Kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor yang efektif dan efisien dan Tata Cara pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/rapat di luar kantor.

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Pemerintah.net © 2016