<

SPM BIDANG SOSIAL

Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang Sosial.

Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

Pemerintah Provinsi :

  1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di dalam panti
  2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalampanti
  3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam panti
  4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyagelandangan dan pengemis di dalam panti
  5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dansetelah tanggap darurat bencana bagi korbanbencana provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota :

  1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di luar panti
  2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luarpanti
  3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti
  4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyagelandangan dan pengemis di luar panti
  5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dansetelah tanggap darurat bencana bagi korbanbencana kabupaten/kota

Indikator capaian SPM SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

No.Jenis Pelayanan Dasar & Sub KegiatanStandar Pelayanan Minimal
IndikatorNilai (%)
1Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:
a.Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota1Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk  pemenuhan kebutuhan dasar.80
b.Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota2Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial  ekonomi sejenis lainnya.80
2Penyediaan sarana dan prasarana sosial:
a.Penyediaan sarana prasarana pantai sosial skala kabupaten/kota3Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.80
b.Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota4Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.60
3Penanggulangan korban Bencana:
a.Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota5Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat80
b.Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/kota6Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap80
4Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:
Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota7Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial40

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Updated: 15/01/2018 — 16:39
Pemerintah.net © 2018