<

SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

Pemerintah Provinsi :

  1. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
  2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

Pemerintah Kabupaten/Kota :

  1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
  2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Indikator capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

NoJenis Pelayanan DasarStandar Pelayanan Minimal
IndikatorNilai
ISumber Daya AirPrioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat1Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.100,00
2Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.70,00
IIJalanJaringanAksesbilitas3Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.100,00
Mobilitas4Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.100,00
Keselamatan5Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat60,00
RuasKondisi Jalan6Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.60,00
Kecepatan7Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana60,00
IIIAir minumCluster Pelayanan8Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari
Sangat buruk40,00
Buruk50,00
Sedang70,00
Baik80,00
Sangat Baik100,00
IVPenyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan PersampahanAir Limbah Permukiman9Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.60,00
10Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota50,00
Pengelolaan Sampah11Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.20,00
12Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.70,00
Drainase13Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun50,00
VPenanganan Permukiman Kumuh Perkotaan14Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.10,00
VIPenataan Bangunan dan LingkunganIzin Mendirikan Bangunan15Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.100,00
Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)16Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten  /kota100,00
VIIJasa KonstruksiIzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)17Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.100,00
Sistem Informasi Jasa Konstruksi18Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun100,00
VIIIPenataan RuangInformasi Penataan Ruang19Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital100,00
100,00
Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR20Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.100,00
Izin Pemanfaatan Ruang21Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya100,00
Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang22Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja100,00
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik23Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.25,00

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Updated: 15/01/2018 — 16:33
Pemerintah.net © 2018