Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Sistem informasi saat ini berkembang dengan pesat dan makin benilai tinggi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi yang dapat berjalan secara online memudahkan penggunanya untuk mengakses data dimana saja dan kapan saja. Dan sistem informasi yang dibangun tepat akan memberikan sebuah gambaran kinerja organisasi yang akurat bagi penggunanya dalam pengambilan keputusan. Itulah yang saat ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memantau perkembangan pemerintah dengan membangun sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Pembangunan Sistem Informasi tersebut dilatarbelakangi lemahnya pemanfaatan data-data pembangunan. Hal itu didasari pula karena data-data pembangunan daerah tidak lengkap dan tersebar di masing-masing SKPD serta tidak diperbaharui secara berkala, kemudian Instansi yang berfungsi sebagai unit perencanaan pemerintah dalam hal ini BAPPEDA mengalami kendala dalam mengumpulkan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan daerah karena  lemahnya koordinasi antara Bappeda dan SKPD di daerah. Baca juga : Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah selain mengatasi kendala diatas juga merupakan amanah dari UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerntahan Daerah yang telah ganti dengan UU 23 Tahun 2014. Kebijakan ini kemudian bentuk dalam sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam pelaksanaannya.

siklus perencanaanBerdasarkan Permendagri nomor 8 Tahun 2014, Sistem Informasi Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Baca juga : Sistem CAT Online

SIPDSIPD berfungsi sebagai sebuah jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, realtime dan online di pusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Tentunya Sistem informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan Perkembangan Pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah.

Fungsi lainnya SIPD adalah sebagai media akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah, mengevaluasi program-program pembangunan, dan sekaligus mengevaluasi capaian-capaian pembangunan.

sipd-grafikSistem Informasi Pembangunan Daerah ini terdiri dari 8 (delapan) Kelompok data. Tiap
kelompok data diuraikan ke dalam jenis data. Pengumpulan data didaerah bersumber dari data yang dimiliki oleh seluruh SKPD dan/atau sumber lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Delapan Kelompok data tersebut adalah.

Kelompok Data SIPD 1Kelompok Data SIPD 2Tim pengelola SIPD Nasional di ketuai oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kepala Bappeda untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Masing-masing pemerintah daerah dapat menampilkan sistem informasi pembangunan Daerah melalui portal Provinsi dan Kabupaten/kota yang dimiliki.


Portal SIPD Nasional
Download :

  1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  3. PP Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
  4. Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah

 

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Pemerintah.net © 2016