RPP PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

pppkRPP PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Pemerintah hampir menyelesaikan RPP PPPK (Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang saat ini telah memasuki tahapan harmonisasi di Kemenkumham. RPP ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam rancangan ini Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Selain itu dalam Rancangan PP PPPK ini memuat manajemen ASN yakni pengelolaan PPPK dengan menerapkan sistem merit untuk menghasilkan PPPK yang profesional, melaksanakan nilai dasar dan etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN ini meliput penetapan kebutuhan; pengadaan; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; pengembangan kompetensi; pemberian penghargaan; disiplin; pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan perlindungan.

Pada pasal 7, PPPK dapat menempati jabatan yang mensyaratkan kompetensi keahlian dan keterampilan tertentu dan jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS dan diperlukan untuk peningkatan kapasitas organisasi.

Sedangkan untuk melamar dalam jabatan PPK paling tidak harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi :

  1. warga negara Indonesia;
  2. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada saat melamar;
  3. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara atau pidana kurungan karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan, tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan/atau tindak pidana umum;
  4. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  5. mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
  6. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau terlibat politik praktis;
  7. sehat jasmani dan rohani; dan
  8. syarat lain yang diperlukan sesuai dengan jabatan.

Selanjutnya mengenai hak PPPK yang dimuat pada pasal 31, PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan; cuti; perlindungan dan pengembangan kompetensi.

Pada rancangan PP ini pula ditegaskan bahwa PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Download : Rancangan PP PPPK

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Updated: 29/07/2015 — 15:52
Pemerintah.net © 2016