Rancangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Berdasarkan peraturan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah Provinsi sehingga perlu dilakukannya perubahan. Selain itu PP Nomor 41 Tahun 2007 yang hingga saat ini mengatur pembentukan organisasi perangkat daerah dianggap belum cukup memberikan pedoman menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang menangani seluruh urusan pemerintahan.

Menurut UU Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dam Lembaga Lain. Penjelasan mengenai Perangkat Daerah Provinsi dapat dibaca pada tulisan Bentuk Organisasi Perangkat Daerah.

Ketentuan mengenai pembentukan Dinas dan Badan Daerah pada pemerintah provinsi ini sesuai dengan Draft PP tentang Organisasi Perangkat Daerah berdasar pada UU 23 Tahun 2014 yang dikelurkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ketentuan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dimaksud adalah sebagai berikut.

Jumlah perangkat daerah ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik daerah atau yang disebut dengan variabel faktor umum yang terdiri dari variabel  jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan jumlah wilayah bawahan. Sedangkan kriteria variabel faktor teknis meliputi unsur-unsur substansi masing-masing urusan, ketersediaan SDM, sarana prasarana penunjang tugas, luas cakupan tugas dan beban kerja.

Berdasarkan kedua varibel tersebut maka dapat ditentukan jumlah perangkat daerah yang dapat dibentuk.  Pembagian jumlah perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut.

  1. Jumlah perangkat daerah dengan nilai variabel kurang dari 400 yang terdiri dari :
    • sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 asisten
    • sekretariat DPRD
    • inspektorat
    • dinas paling banyak 20
    • badan paling banyak 4
  2. Jumlah perangkat daerah dengan nilai variabel antara 400 sampai dengan 700 yang terdiri dari :
    • sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 asisten
    • sekretariat DPRD
    • inspektorat
    • dinas paling banyak 25
    • badan paling banyak 5
  3. Jumlah perangkat daerah dengan nilai variabel lebih dari 700 yang terdiri dari :
    • sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 asisten
    • sekretariat DPRD
    • inspektorat
    • dinas paling banyak 30
    • badan paling banyak 6

Rancangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretaris Daerah memiliki tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah terdiri dari paling banyak 4 asisten dan paling banyak 12 biro dengan masing-masing biro terdiri dari paling banyak 4 bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 subbagian.

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh sekretaris SPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD paling banyak terdiri dari 4 bagian dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 subbagian.

Inspektorat

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Menteri  Dalam Negeri.

Dinas Daerah diklasifikasikan dalam 3 (tiga) tipe yakni :

  • dinas tipe A dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar (dengan total skor variabel lebih dari 800). Terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 7 bidang. Sekretariat terdiri dari 3 subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi.
  • dinas tipe B dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang sedang (dengan total skor variabel 601 sampai dengan 800). Terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 5 bidang. Sekretariat terdiri dari 3 subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 seksi.
  • dinas tipe C dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang kecil (dengan total skor variabel kurang dari 400). Terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 3 bidang. Sekretariat terdiri dari 3 subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 seksi.
  • Unit Pembantu Teknis Dinas terdiri dari 1 subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
  • Dinas yang melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan dengan tipe A dan tidak digabungkan dengan urusan pemerintahan lainnya.
  • Penentuan jumlah bidang harus berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Dinas Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penjelasan terkait urusan pemerintahan dapat dilihat pada artikel Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah – UU No. 23/2014

Badan Daerah

Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Urusan penunjang pemerintah meliputi perencanaan; keuangan; kepegawaian; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; dan fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Daerah diklasifikasikan dalam 3 (tiga) tipe yakni :

  • badan tipe A dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar (dengan total skor variabel lebih dari 800). Terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 5 bidang. Sekretariat terdiri dari 3 subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3  subbidang atau jabatan fungsional.
  • badan tipe B dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang sedang (dengan total skor variabel 601 sampai dengan 800). Terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 3 bidang. Sekretariat terdiri dari 3 subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 subbidang atau jabatan fungsional.
  • badan tipe C dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang kecil (dengan total skor variabel kurang dari 400). Terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 2 bidang. Sekretariat terdiri dari 3 subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 seksi.
  • Unit Pembantu Teknis Badan terdiri dari 1 subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Lembaga Lain

Lembaga lain merupakan pembentukan lembaga tertentu berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan. Lembaga tersebut dijadikan bagian dari Perangkat Daerah yang ada setelah dikonsultasikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.

Ketentuan dalam penggabungan 2 (dua) urusan pemerintahan dan fungsi-fungsi tertentu sebagai berikut.

  • Penggabungan  2 urusan pemerintahan hanya dapat dilakukan apabila nilai variabel faktor umum dan faktor teknis kurang dari 600;
  • Penggabungan 2 urusan pemerintahan dengan nilai variabel faktor umum dan faktor teknis antara 500 sampai dengan 600 dibentuk dinas/badan tipe B;
  • penggabungan 2 urusan pemerintahan dengan nilai variabel faktor umum dan faktor teknis kurang dari 500 dibentuk dinas/badan tipe C.

Untuk Rancangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupate/Kota dapat mengikuti link ini.

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Pemerintah.net © 2016