PPPK Untuk Tenaga Profesional

 

PPPK untuk tenaga profesional

PPPK Untuk Tenaga Profesional

Untuk mewujudkan pemerintah yang berkualitas dan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia yang tahun 2015 ini maka akan terjadi persaingan yang kuat di kawasan Asia, sehingga perlunya kehadiran tenaga professional di dalam birokrasi. Untuk mengantisipasi itu, maka Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) membuka keran bagi masuknya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK untuk tenaga profesional.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, ASN saat ini didominasi oleh pegawai lulusan SLTA. Kalau kondisi itu dipertahankan terus, sulit dibayangkan bagaimana Indonesia menghadapi persaingan global.  Dengan kondisi sekarang sangat membutuhkan tenaga – tenaga professional, yang belum ada dalam birokrasi.

Dikatakan, PPPK direkrut untuk menghadapi masalah ini, karena cara rekrutmennya tidak harus meniti karier dari bawah. “Dia bisa saja langsung  menduduki posisi yang dibutuhkan. Dan soal umur tidak dipermasalahkan walaupun sudah lewat dari 35 tahun,” ujar Setiawan kepada wartawan di sela-sela acara konsultasi publik Rancangan  Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis, (22/01).

Namun ditegaskan, mengingat yang dbutuhkan adalah tenaga professional, maka PPPK bukan untuk menampung tenaga honorer kategori 2 (K2). Meskipun demikian, hal itu tidak menutup kemungkinan kalau memang ada K2 yang memiliki kemampuan dan profesional, bisa saja diakomodir dalam PPPK.

Ketika ditanya wartawan perbedaan antara PPPK dengan PNS, Setiawan mengatakan bahwa perbedaannya hanya pada pensiun. Kalau PNS mendapatkan pensiun tapi PPPK tidak. “Hak dan kewajiban lainnya sama, seperti  mendapatkan penghasilan yang layak, ada tunjangan kesehatan, dan lain-lain,” imbuhnya.

Sumber : www.menpan.go.id

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Pemerintah.net © 2016