PP No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial

konflikPemerintah telah menerbitkan PP No. 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Peraturan tersebut diharapkan dapat melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat secara optimal serta penanganan konflik sosial secara komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang peraturan pelaksanaan penanganan konflik sosial ini mengatur ketentuan mengenai pencegahan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, bantuan penggunaan dan kekuatan TNI, pemulihan pascakonflik, peran serta masyarakat, pendanaan penanganan konflik, dan monitoring dan evaluasi. Baca juga : Pedoman Pembentukan ULP Pemerintah Daerah (PERMENDAGRI 99/2014)

Melalui peraturan ini, pemerintah dan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan pencegahan konflik melalui penyelenggaraan kegiatan :

  1. Penguatan kerukunan umat beragama;
  2. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
  3. peningkatan kesadaran hukum
  4. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
  5. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  6. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
  7. pendidikan kewarganegaraan;
  8. pendidikan budi pekerti;
  9. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
  10. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
  11. pembinaan kewilayahan;
  12. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
  13. penguatan/pengembangan kapasitas (capacity building);
  14. pengetasan kemiskinan;
  15. desa berketahanan sosial;
  16. penguatan akses kearifan lokal;
  17. penguatan keserasian sosial; dan
  18. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain itu dalam melakukan pencegahan konflik, pemerintah dan pemerintah daerah harus mengoptimalkan penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat dan atau unsur masyarakat lainnya termasuk pranata adat dan pranata sosial.

Adapun tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah itu di antaranya meliputi sejumlah tindakan. Yakni Diantaranya, Penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban konflik; b. Pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik; c. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; d. Perlindungan terhadap kelompok rentan; e. Sterilisasi tempat yang rawan konflik; f. Penegakan hukum; dan i. Penyelamatan harta benda korban.

PP ini pun mengatur keterlibatan TNI dalam penanganan konflik sosial. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI untuk penghentian konflik dilaksanakan setelah adanya penetapan status keadaan konflik oleh pemerintah daerah atau pemerintah. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dilakukan untuk menghentikan kekerasan fisik, melaksanakan pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu.


Download :

PP No. 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Updated: 16/03/2015 — 21:12
Pemerintah.net © 2016