<

Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil

usaha mikro dan kecil

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mencoba melakukan kerja cepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan terhadap usaha mikro dan kecil. Salah satu langkah yang diterapkan adalah dengan menetapkan Peraturan Presiden No 98/2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Pemberdayaan dimaksud dilakukan dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana dengan melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar, serta kemudahan akses dalam pelayanannya  dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil. Naskah satu lembar tersebut merupakan tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha menengah atau Usaha Besar.(Perpres No 98/2014)

Kebijakan itu diyakini akan mendorong berkembangnya jumlah usaha mikro/kecil dan menengah (UMKM) didalam daerah sehingga bisa berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Dalam Peraturan Presiden tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil disebutkan bahwa tujuan pengaturan izin usaha mikro dan kecil (IUMK) untuk :

  • mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
  • mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
  • mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan kelembaga keuangan bank dan non bank; dan
  • mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah/atau lembaga lainnya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut, pemerintah akan melakukan sosialisasi dan meminta pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan pendataan dan perizinan UKM dengan melibatkan aparat pemerintah dari kepala daerah, camat, hingga lurah dan kepala desa. Serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pembentukan pedoman pemberian izin usaha mikro dan Kecil untuk mendukung perizinan untuk usaha mikro dan kecil.


Download :

Peraturan Presiden No 98/2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Pemerintah.net © 2018