Penguatan Kebijakan Bidang Pemerintahan Umum

Rapat Koordinasi Nasional Bidang Pemerintahan Umum diselenggarakan sebagai kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum melalui sosialisasi kebijakan pada bidang pemerintahan umum dan fasilitasi terjadinya dialog yang terbuka antara jajaran Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri dengan Pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga Teknis dan Praktisi).

Keseimbangan pelaksananan antara tugas pemerintahan daerah yang tercermin dalam asas desentralisasi dan tugas pemerintahan umum baik yang bersifat atributif maupun kewenangan yang dilaksananakan dengan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus dilihat dalam konteks efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil Rakornas tersebut dihasilkan kesepakatan untuk memperkuat kembali aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan umum yang menjadi isu strategis saat ini yakni:

Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi

Gubernur memiliki dua peran kunci yang sangat strategis. yakni sebagai kepala daerah otonom provinsi, dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi, Gubernur perlu lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi baik pada tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dalam hal penyelenggaraan pemerintahan karena fungsinya selaku koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah provinsi.

Kebijakan terkait pelayanan masyarakat di kecamatan

Terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Kemendagri telah mengeluarkan kebijakan penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di kecamatan) Program ini merupakan sebuah terobosan, sebagai cara untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat masyarakat melalui sistem satu pintu pada tingkat kecamatan untuk mendorong kecepatan, transparansi dan keterukuran, dengan menyediakan fasilitas ruang pelayanan yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Kerjasama Daerah

Kerjasama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi sangat relevan mengingat banyaknya keterbatasan kabupaten/kota dalam menangani permasalahannya sendiri. Kerjasama daerah adalah sebagai jawaban dalam mengatasi permasalahan dalam melengkapi ketersediaan pelayanan yang belum dapat terpenuhi oleh daerah sekaligus untuk mereduksi egosentris daerah yang sampai saat ini masih terjadi.

Penataan Kewilayahan

Dari aspek kewilayahan, permasalahan batas antar daerah kabupaten/kota cenderung mengalami peningkatan seiring dengan makin luasnya kewenangan yang diserahkan ke daerah serta terjadinya pemekaran baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan desa. Kondisi ini memerlukan penanganan secara cepat, tepat dan akurat karena batas daerah yang tidak jelas dapat memicu konflik di wilayah perbatasan, diantaranya disebabkan perebutan sumber daya potensial di wilayah tersebut dan pada akhirnya akan menghambat penyelenggaraan fungsi pemerintahan, menurunkan tingkat pelayanan kepada masyarakat dan berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum yang akan mengganggu iklim investasi.

Aspek Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mengingat tugas Satuan Polisi pamong Praja yang begitu strategis, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan sejumlah langkah pembinaan yang diorientasikan pada upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas anggaran serta peningkatan kapasitas sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengelolaan Kawasan dan Pertanahan

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu kawasan yang masih belum berkembang. Hal yang perlu dilakukan adalah memfasilitasi pemda dan dunia usaha untuk mendorong peningkatan investasi di daerah. Fasilitasi ini penting dilakukan karena keterbatasan pembiayaan di daerah seringkali menjadi penghambat pengembangan suatu kawasan. Dalam proses ini, kepastian hukum dalam perijinan untuk menanamkan investasi dan kemudahan akses memainkan peran yang sangat penting.

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Kementerian Dalam Negeri terus mendorong pembenahan paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat kepada paradigma manajemen pengurangan resiko bencana. Manajemen pengurangan resiko bencana yang memadukan sudut pandang teknis dan ilmiah dengan perhatian pada faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik dalam perencanaan pengurangan resiko bencana. Untuk itu peningkatan kapasitas daerah diperlukan dalam pencegahan bencana dan bahaya kebakaran yang dari data diketahui bahwa semakin lama semakin sering terjadi.

Implementasi asas Tugas Pembantuan

Program tugas pembantuan Ditjen Pemerintahan Umum ditujukan pada dua sasaran, yaitu pembangunan sarana prasarana dalam rangka penanggulangan bencana dan sarana prasarana pemerintahan di wilayah perbatasan antar negara. Sedangkan pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah, pada tahun 2012 di fokuskan pada prasarana pemerintahan daerah, adapun pada tahun 2013 difokuskan pada pembangunan sarana prasarana kantor kecamatan.

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Pemerintah.net © 2016