Pengosongan Agama dalam E-KTP

kosong kolom e-ktp

Permerintah melalui Kementerian dalam Negeri berencana untuk mengkosongkan sementara kolom Agama pada Kartu E-KTP. Pengosongan Agama dalam E-KTP tersebut sebagai bentuk mengakomodasi pemeluk agama dan kepercayaan minoritas. Dengan adanya kebijakan tersebut warga Negara Indonesia (WNI) penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh Pemerintah boleh mengosongi kolom Agama di Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Kebijakan ini tindaklanjut dalam pertemuan antara sejumlah pemeluk agama dan kepercayaan minoritas pada Rabu (5/11). Yakni,”Baha”i, Sunda Wiwitan, Syiah, Ahmadiyah, HKBP Filadelfia, GKI Yasmin dan Kejawen. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan, pengosongan kolom agama itu bisa dilakukan, kalau memang para pemeluk agama minoritas menginginkannya. “Minta revisi ke pemerintah daerah (pemda) dan saya akan mendukung,” terangnya.

Sementara itu, Anggota Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika Nias Syarifudin menjelaskan, Pengosongan Agama dalam E-KTP merupakan pemikiran yang baik untuk memberikan peluang pemulihan pada agama-agama minoritas.”Saya yakin mendagri akan sangat responsif,” terangnya. Namun, sebaiknya memang pengosongan kolom agama itu hanya berlaku sementara. Sebab, pengosongan kolom agama bisa jadi membuat stigma yang buruk dari orang lain. Misalnya, justru dianggap tidak beragama atau atheis. “Kemungkinan terburuk malah bisa dihubungkan dengan PKI. Padahal, itu stigma yang salah,” paparnya.

Menurut Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syaiful Bahri mengatakan, pengisian kolom agama pada KTP menjadi penting. Karena Indonesia adalah negara yang menganut prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. “Konstitusi dan hukum dasar negara kita, Pancasila, secara tegas menyatakan Indonesia ini negara beragama. Sebagai implementasinya, setiap tindakan apa pun termasuk administrasi negara, wajib mencantumkan agama,” ujar Syaiful . Menurutnya, adiminstrasi di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan negara-negara lain yang tidak menjadikan prinsip Ketuhanan sebagai landasan negaranya.

Untuk diketahui menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa agama yang dicantumkan dalam e-KTP adalah agama resmi yang diakui Pemerintah yakni Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Sehingga, untuk mengisi kolom agama dengan keyakinan memerlukan waktu untuk melakukan perubahan atas UU tersebut. Pemerintah.net

 

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Pemerintah.net © 2016