<

Penghapusan Ujian Nasional

kurikulum 2013Wacana baru terkait ujian nasional kembali muncul ketika adanya arahan dari Presiden Joko Widodo. Arahan tersebut mengarah kepada penghapusan ujian nasional (UNAS) dan diganti dengan Evaluasi (ENAS). Kemungkinan putusan tersebut akan diambil pada pekan depan.

Tim Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) terus melakukan rapat intensif untuk persiapan penyelenggaraan periode 2015 dengan berbagai pihak terkait pergantian Ujian Nasional menjadi Evaluasi Nasional. “Kami berharap pekan depan sudah ada titik jelasnya. Sekarang masih tahap usulan dari unas menjadi evaluasi nasional,” kata anggota BSNP Teuku Ramli Zakaria di Jakarta kemarin. Baca juga : Mendikbud Setuju Kesejahteraan PNS Ditingkatkan.

Menurut dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu, penghapusan ujian nasional dan diubah ke ENAS tidak sekedar pergantian nama saja namun perubahan itu misinya adalah untuk mengembalikan fungsi ujian tahunan itu.

“Kita ingin mengembalikan kembali ke fungsi evaluasi,” jelas dia. Mulai dari evaluasi sekolah, guru, hingga satuan pendidikannya.

Menurut Ramli, pengubahan ini muncul dari kajian-kajian dan penyerapan aspirasi dari beberapa pihak. Jadi tidak ditetapkan sepihak oleh Kemendikbud atau BSNP saja. Tetapi juga menjaring persepsi dari masyarakat terkait pelaksanaan unas selama ini. Seperti persepsi bahwa unas itu menjadi ujian “mati-matian” para siswa untuk mengejar kelulusan.

Selain memastikan adanya penghapusan ujian nasional dan diubah menjadi Evaluasi Nasional, Ramli menuturkan rapat-rapat digeber untuk penetapan standar unas 2015. Karena belum ada keputusan resmi, saat ini acuan kelulusan unas 2015 tetap merujuk pada Permendikbud 44/2014.

Di dalam peraturan yang diteken mantan Mendikbud Mohammad Nuh itu, nilai akhir kelulusan didapat dari penggabungan nilai unas murni dan nilai sekolah. Porsi dua unsur itu sama besar, yakni 50 persen.

Informasi di internal Kemendikbud, rencana pengubahan unas menjadi enas ini sudah berseliweran. Diantaranya ada yang menyebut bahwa penentuan kelulusan ujian 2015 nanti dikembalikan ke sekolah. Peran pemerintah pusat untuk urusan kelulusan mulai dikurangi. Baca juga : Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013.

Dikonfirmasi terpisah, Mendikbud Anies Baswedan tidak mengeluarkan pernyataan pasti. Menteri asal Kuningan, Jawa Barat itu tidak membantah, tetapi juga tidak membenarkannya. Dia mengatakan saat ini Kemendikbud sedang fokus pada urusan evaluasi Kurikulum 2013 (K13).

“Akan saya jelaskan setelah urusan ini (K-13) selesai. Nanti ada waktunya,” kata Anies lantas tersenyum.

Dia juga enggan mengomentari kecenderungan pemerintah saat ini yang terkesan “pokoknya beda” dengan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Seperti diketahui program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di era SBY, diganti menjadi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di era Jokowi. Kemudian program BPJS Kesehatan didompleng program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Lalu program keluarga harapan (PKH) di era SBY, diganti menjadi kartu simpanan keluarga sejahtera (KSKS). (wan-JPNN).

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Pemerintah.net © 2018