Pemerintah Berlakukan Moratorium penerimaan CPNS

moratorium lowongan cpns

Belum genap 1 bulan pemerintahan Jokowi-JK dengan dibantu oleh Kabinet Kerja telah melakukan berbagai pembenahan. Melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah berlakukan Moratorium penerimaan CPNS. Moratorium atau penghentian perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama lima tahun dimulai dengan tahun yang akan datang.

“Berdasarkan arahan Pak Presiden, beliau minta dilakukan moratrium PNS,” ungkap Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) usai menghadiri acara serah terima jabatan di kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Selasa (28/10/2014). Pemberlakuan moratorium ini bertujuan untuk memberi ruang pada pemerintah dalam mengevaluasi efektifitas jumlah dan kinerja PNS yang ada.

Pemberlakuan ini tidak lepas dari belum efektifnya penyelenggaraan pemerintahan dan pemerataan PNS di seluruh daerah  dengan jumlah PNS sebanyak 4,46 juta orang. Yuddy mengaku perlu pengkajian berapa sebenarnya rasio yang tepat jumlah pegawai negeri dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang ada. “Agar segala keputusan yang dilakukan dalam proses reformasi birokrasi efisien dan produktif,” tambahnya. “Selain itu ini juga untuk membuat birokrasi yang ramping dan berdaya guna agar cepat merespon persoalan publik yang ada serta efisiensi biaya,” kata dia.

Moratorium penerimaan CPNS sebenarnya bukanlah hal baru. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah melakukannya pada tahun 2011. Moratorium era SBY ini berlaku hingga Desember 2012. Tujuan moratorium pada saat itu adalah dikarenakan pemerintah ingin melakukan penataan birokrasi yang gemuk. PNS didistribusikan ke daerah atau kementerian yang kekurangan tenaga. Setelah tahun 2012 pemerintah kembali mewajibkan kepada seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelesaikan beberapa program penataaan aparatur untuk dapat melaksanakan penerimaan CPNS tahun 2013 dan penerimaan CPNS tahun 2014. Program tersebut diantaranya penyusunan uraian jabatan, peta jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan redistribusi pns.

Dengan diterapkannya rencana kebijakan pemerintah ini diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya adanya perubahan sikap mental dan pola pikir pemuda atau pencari kerja menjadi lebih gigih dalam membangun standar kompetensi diri dan bersiap dalam kompetisi dunia kerja. Perubahan tersebut pun akan berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih baik, profesional, berkompetensi dan bebas dari praktik KKN.

 

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Pemerintah.net © 2016