<

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

pendidikanUntuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pendidikan yang merupakan salah satu urusan wajib yang  berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 12 ayat 1), UU Pemerintahan Daerah telah mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Terkait urusan konkuren, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dibagi berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Baca juga : Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Urusan pemerintahan bidang pendidikan terdiri dari Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Akreditasi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, serta Bahasa dan Sastra.

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Dibawah ini adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara pemerintahan pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah :

Page Not Found - Pemerintah.netfollow> < follow> TNI DAN POLRI PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 2018
  • SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PERMENPAN 14 TAHUN 2017
  • CONTOH RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
  • TAHUN 2018
  • TIDAK ADA KENAIKAN GAJI PNS
  • CONTOH LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
  • INI FORMASI PRIORITAS CPNS TAHUN 2018
  • PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
  • SPM BIDANG SOSIAL
  • SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  • SPM BIDANG KESEHATAN
  • Categories

    [/table]

    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat diunduh melalui tautan di bawah ini: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah