Pedoman Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

Pedoman Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

Pedoman Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik sampai saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Berbagai upaya perbaikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya belum maksimal. Sementara itu, masyarakat menuntut hak-hak mereka ketika berhubungan dengan penyelenggara pelayanan publik agar memberikan pelayanan yang prima. Baca juga : Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015

Dalam rangka memaksimalkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut, diperlukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf c Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pedoman Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik tersebut menjadi acuan bagi Pembina/Penanggungjawab penyelenggara pelayanan publik guna memperbaiki, dan menyempurnakan layanan yang sesuai dengan aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Baca juga : Survei Kepuasan Masyarakat

Tujuan dilakukan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik, yaitu:

  1. Mengetahui capaian kinerja penyelenggara pelayanan publik.
  2. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan hasil evaluasi.
  3. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publiK mulai dari perencanaan,pelaksanaan, pelaporan.

Dalam pedoman evaluasi kinerja pelayanan publik, untuk mengukur kualitas pelayanan publik menggunakan indikator dan subindikator serta bukti, dan metodologi sebagaimana rincian di bawah ini:

No.INDIKATORSUB-INDIKATORBUKTIMETODOLOGI
1Standar PelayananStandar Pelayanan sudah di tetapkanDasar Hukum (Perda, Permen, SE, SK), Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pelaksanaDesk Evaluation, Kuesioner, Wawancara
Pelaksanaan Standar PelayananIntegrasi, Internalisasi, Diseminasi, DiklatWawancara, Observasi, Mystery Shopping (MS)
Kesinambungan perbaikanPenurunan keluhan, Perbaikan prosesWawancara, Observasi, Mystery Shopping (MS)
2Maklumat PelayananAdanya pernyataan maklumatDasar Hukum (Perda, Permen), Bukti pulikasi (banner, website)Desk evaluation, Kuesioner, Wawancara
Aplikasi pelaksanaan maklumatSesuai janji/hak, Tingkat keluhan pengaduanObservasi, MS, Wawancara
3Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)Pelaksanaan survei (pernah dilaksanakan atau tidak. Secara tahunan atau periodik)Surat Tugas, SK, Laporan Hasil SurveiDesk Evaluation, Kuesioner, MS
4Pengelolaan PengaduanKeberadaan petugas pengelolaan pengaduanDasar Hukum (Perda, Permen, SE, SK)Desk evaluation, Kuesioner
Mekanisme pengelolaan pengaduanJuklak/Juknis, SOPDesk Evaluation, Wawancara
Penyelesaian aktualisasi informasi pelayanan publikPembaharuan (updating data dan informasi) penanganan pengaduanSurvei, Observasi
5Sistem Informasi Pelayanan PublikKeberadaan sistem dan mekanisme SIPPDasar Hukum (Perda, Permen, SE, SK), Sosial Media (Facebook, Twiteer)Desk evaluation, Kuesioner
Mekanisme SIPPSOP, WebsiteSurvei, Observasi, Wawancara
Akurasi dan aktualisasi informasi pelayanan publikPembaharuan (Updating data dan informasiSurvei,Observasi

Evaluasi kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan pada 1 (satu) atau beberapa jenis layanan sekaligus dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, kemudian melakukan perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik.


Download :

Pedoman Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Pemerintah.net © 2016