<

Komisi ASN Dilantik

Komisi Aparatur Sipil Negara

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  yang  menyatakan  bahwa  untuk menyelenggarakan kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan  Manajemen  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  perlu  dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Untuk itu beberapa waktu yang lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah melakukan seleksi terhadap calon anggota dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Setelah melakukan seleksi yang ketat dan panjang terpilihlah 7 anggota komisioner KASN. Komisi ASN dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Kamis (27/11).

Dalam UU No.5/2014 itu disebutkan, KASN merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN (PNS, PPPK, dan anggota TNI/Polri yang ditugaskan dalam jabatan ASN) yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Menurut UU ini, KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Baca juga : Tugas dan Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ketua KASN Sofian Effendi mengatakan, agenda pertama yang harus segera dilakukan dalam waktu dekat adalah melakukan konsolidasi organisasi. Antara lain dengan mencari kantor dan merekrut sekitar 50 pegawai. “Untuk pegawai yang sifatnya penunjang sekitar 20 orang, dan 30 orang pegawai professional, seperti analis kepegawaian, analis kebijakan dan lain-lain,” imbuhnya.

Kemudian untuk program yang akan segera dilaksanakan dalam 100 hari pertama, Sofian dan jajarannya akan melakukan pemetaan terhadap promosi bagi sekitar 12 ribu jabatan pimpinan tinggi, atau yang selama ini dikenal dengan pejabat eselon I dan II. Hal itu dilakukan untuk mengetahui, apakah promosi jabatan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip sistem merit atau belum.

“Akan kami ambil sampling, mulai dari kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota. Dalam satu provinsi ada sekitar 20 pejabat pimpinan tinggi, sedangkan di kabupaten/kota sekitar 5 orang,” tambah Sofian.

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) :
1. Sofian Effendi (Ketua merangkap anggota)
2. Irham Dilmy (Wakil Ketua merangkap anggota)
3. Waluyo (anggota)
4. I Made Suwandi (anggota)
5. Nuraida Mokhsen (anggota)
6. Tasdik Kinanto (anggota)
7. Prijono Tjiptoherijanto (anggota)

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Pemerintah.net © 2018