<

Kebijakan Moratorium CPNS

Hasil-Simulasi-Tes-CPNS-2014-Dengan-Sistem-CAT

Beberapa waktu belakangan para pencari kerja disibukkan dengan berbagai pilihan lowongan CPNS Tahun 2014, baik dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun ini, pemerintah membuka lowongan untuk 100 ribu formasi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri atas 65 ribu CPNS, dan 35 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bahkan hingga saat ini pelamar CPNS Tahun 2014 hingga oktober menembus angka 2.603.780 orang. Namun antusiasme itu mungkin akan berakhir pada tahun ini, hal ini disebabkan dengan akan diberlakukannya kebijakan pemerintah memberlakukan moratorium CPNS. Kebijakan tersebut mungkin akan mulai dilaksanakan pada tahun 2015 hingga 5 tahun mendatang.

Apa sebenarnya moratorium itu? Moratorium yang disebut juga morari (latin) atau penundaan merupakan otorisasi legal untuk penundaan kewajiban tertentu hingga batas waktu yang ditentukan. Moratorium diberlakukan terjadi hal-hal tertentu atau tekanan berat sehingga diperlukannya kebijakan untuk mengatasi sementara. syarat tersebutlah yang mengharuskan pemerintah saat ini memberlakukan kebijakan moratorium penerimaan CPNS.

Kebijakan pemerintah terkait moratorium CPNS bisa diterima jika dilihat dengan kondisi pemerintahan saat ini yang masih belum efektif, efisien dan profesional. Di jaman pemerintahan SBY, pernah diberlakukan moratorium CPNS pada tahun 2011. Moratorium era SBY ini berlaku hingga Desember 2012. Tujuan moratorium pada saat itu adalah dikarenakan pemerintah ingin melakukan penataan birokrasi yang gemuk. PNS didistribusikan ke daerah atau kementerian yang kekurangan tenaga.

Dalam satu kesempatan Menteri PAN&RB menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan audit organisasi, evaluasi unit-unit kegiatan, serta menghitung ulang jumlah pegawai negeri. Saat ini, jumlah PNS sebanyak 4,46 juta orang. “Pertanyaannya, apakah dengan jumlah itu pemerintahan sudah efektif atau belum? Sudah meratakah? Karenanya kebijakan yang akan kami lakukan adalah, untuk sementara ini tidak ada rekruitment PNS baru,” jelasnya. Selain alasan tersebut mungkin moratorium merupakan langkah untuk melakukan efesiensi anggaran yang mana anggaran masih banyak tersedot kepada anggaran belanja pegawai.

Jika mengikuti pernyataan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi tersebut maka kondisi SDM Aparatur saat ini sebagai berikut.

  1. Jumlah PNS 4,46 Juta.
  2. Jumlah, kualitas, distribusi dan komposisi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil
  3. Animo masyarakat untuk menjadi CPNS sangat besar
  4. Penempatan pegawai dalam jabatan tidak berdasarkan kompetensi (politisasi birokrasi)
  5. Kinerja PNS rendah dan tidak disiplin
  6. Penghasilan belum adil & layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya

Berdasarkan kondisi diatas, kebijakan moratorium tersebut cukup bagus untuk pemerintah pusat dan daerah dalam rangka melaksanakan penataan SDM Aparatur. Dalam kurun waktu tersebut pemerintah dapat melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dengan salah satu programnya adalah Penataan SDM Aparatur. Didalam program tersebut terdapat berbagai rencana aksi seperti berikut ini.

  1. Penataan jumlah dan distribusi PNS,
  2. perbaikan sistem rekrutmen CPNS,
  3. promosi terbuka, peningkatan profesionalisme PNS,
  4. penguatan disiplin dan etika aparatur,
  5. peningkatan kesejahtaraan PSN, dan
  6. penyempurnaan pensiun PNS.

Jika  rencana aksi tersebut dilaksanakan dengan komitmen setiap pemerintah pusat dan daerah maka moratorium dapat segera dicabut. Dari beberapa rencana aksi tersebut dapat telah dirasakan saat ini adalah seperti dengan adanya Sistem penerimaan CPNS dengan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) sehingga menghasilan rekrutmen aparatur yang berkualitas. Selain itu terbitnya UU ASN No. 5 tahun 2014 maka penataan aparatur lebih memiliki dasar dan arah yang jelas maka seharusnya rencana aksi Reformasi Birokrasi seharusnya dapat bejalan lebih baik aparatur pemerintah dapat bekerja secara profesional.

 

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Pemerintah.net © 2018