<

Kebijakan Baru pada UN 2015

Ujian NasionalSetelah dipastikannya pelaksanaan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2015 dan ditetapkannya jadwal ujian nasional untuk tahun ajaran 2014/2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan kebijakan baru pada UN 2015. Beberapa kebijakan baru tersebut bertujuan untuk mengembalikan integritas para komunitas pendidikan dan UN harus digunakan untuk mengembangkan potensi anak dengan baik. Baca juga : Jadwal Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2015.

Kebijakan Baru pada UN 2015

Kebijakan pertama UN pada tahun 2015 adalah Ujian Nasional bukan lagi menjadi syarat dalam kelulusan siswa dari sebuah satuan pendidikan. Seorang peserta didik dinilai oleh sekolah. Sekolah yang memutuskan dan bila dinyatakan lulus, siswa menerima sertifikat tamat belajar. Kemudian, negara menyelenggarakan ujian yang hasilnya menunjukkan posisi siswa dibandingkan dengan standar-standar yang ada.

Kebijakan UN kedua adalah siswa yang merasa nilainya kurang, dapat mengulang ujian yang sama tahun depan. Mendikbud menjelaskan, untuk dapat mengulang ujian dengan baik, tentu siswa harus belajar. Pihaknya ingin menggeser bahwa bukan semata-mata sebagai hakim, tetapi ujian sebagai sebuah proses pembelajaran. Ujian bukan sesuatu yang mengerikan dan menakutkan, tapi sesuatu yang memang ingin diraih.

Kedua kebijakan tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan di hadapan peserta Konferensi Kerja Nasional (Kongkernas) II Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (24/1/2015).

Kebijakan terakhir adalah terkait Soal Ujian Nasional (UN) sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tidak lagi menggunakan pilihan ganda kedepannya. Hal ini bertujuan untuk mendorong para peserta didik berpikir pada tingkat yang lebih tinggi dan mendalam.

“Peserta tidak lagi dituntut untuk menghafalkan, namun memahami dan menganalisanya. Oleh karena itu, soal dibuat tidak lagi dalam bentuk check point (pilihan ganda) namun, dengan menganalisa dan menuliskan jawabannya,” jelas Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Prof Nizam, Senin (26/1).

Kebijakan baru pada UN 2015 tersebut diharapkan mendapatkan kepastian melalui peraturan perundang-undangan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan. Kemudian kebijakan pemerintah ini harus disosialisasikan lebih dalam. Karena dimungkinkan masih banyak pihak sekolah yang tidak mengetahui bahkan belum memahami kebijkan baru tersebut.

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Pemerintah.net © 2018