Jumlah Undangan Pernikahan Pejabat Negara Dibatasi

pejabat negara
Kebijakan dalam rangka penghematan anggaran terus dilakukan kepada seluruh aparatur pemerintah di kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya pemerintah memberlakukan kebijakan larangan menggunakan hotel untuk rapat dan kegiatan dinas, kali ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menginstruksikan agar pejabat negara dan  pejabat publik daerah  yang menggelar acara perkawinan membatasi jumlah undangan. Hal ini sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo bahwa seluruh pejabat negara tidak boleh lagi bermewah-mewahan, tidak boros, dan harus efisien.
Pembatasan jumlah tamu undangan pesta perkawinan ini akan berlaku efektif awal Januari 2015. “Pesta perkawinan yang dihadiri banyak orang, menunjukkan sebuah kemewahan, menunjukkan tidak adanya sensitivitas pada rakyat kita,” ujar Menteri saat melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi, Rabu (19/11).
Dikatakan, mengenai jumlah yang diperbolehkan akan dikaji dalam waktu dekat. Tentang jumlahnya, di era Presiden Soeharto saja dibatasi 250 undangan.  “Akan kita sesuaikan dengan kondisi masa kini, yang pasti, sesegera mungkin dikaji, karena Januari akan diberlakukan,” jelas Yuddy.

Menurut Yuddy, pembatasan ini sebenarnya untuk meningkatkan rasa empati pejabat kepada rakyatnya. Pejabat harus menjadi teladan bagi warganya dengan menunjukkan kesederhanaan dalam menjalankan pemerintahan.  “Semua pejabat negara dan publik di daerah wajib mengikuti aturan. Tak terkecuali, menteri pun bila menggelar resepsi wajib mengikuti aturan ini,” ujar Yuddy. (Menpan)

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Pemerintah.net © 2016