Instansi Pemerintah Wajib Ikut Kompetisi Ini

Meski peserta Kompetisi Pelayanan Publik 2015 mengalami peningkatan sebesar 130 persen dibanding tahun lalu, namun masih banyak saja instansi pemerintah baik pusat maupunĀ  daerah yang tidak mengajukan inovasinya.

Itu sebabnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, bagi instansi yang tidak memasukkan inovasi layanan publik, terancam sanksi berat.

“Sesuai UU 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik, ada lima pasal yang mengatur tentang sanksi. Demikian juga di UU 23/2014 tentang Pemda diatur tentang sanksi. Di beberapa pasal, disebutkan, pimpinan instansi yang tidak melaksanakan inovasi layanan publik seperti membentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sanksinya dinonjobkan,” tegas Yuddy di Jakarta, Rabu (25/3).

Dikatakan Yuddy, dalam rangka revolusi mental, birokrat harus menjadi pelayan masyarakat.

“Kalau tidak mau melakukan inovasi layanan publik, ya bubarin saja instansinya dan pejabatnya dinonjobkan saja. Harus diingat, instansi itu ada karena melayani masyarakat. Kalau tidak memberikan pelayanan prima, untuk apa diadakan,” tandasnya.

Yuddy menambahkan, untuk tahap pertama, pihaknya akan melayangkan surat teguran kepada K/L dan pemda yang tidak masuk kompetisi layanan publik. Jika surat tegurannya tidak diindahkan, sanksi berat sesuai UU Layanan Publik dan UU Pemda akan dilaksanakan.

Data KemenPAN-RB menyebutkan, sebanyak 174 instansi tersebut tersebar di 22 kementerian, 24 lembaga, 24 provinsi, dan 44 kabupaten.

Mira menambahkan, kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2015 diikuti 1.189 inovasi. Namun dalam seleksi administrasi hanya 532 inovasi yang lolos. Dari jumlah itu kemudian disaring lagi menjadi 99 inovasi.

Instansi Pemerintah Wajib Ikut Kompetisi IniSumber : JPNN

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Pemerintah.net © 2016