Pemerintah.net http://pemerintah.net Media Informasi Kebijakan Pemerintah Tue, 08 May 2018 08:53:09 +0000 en-US hourly 1 http://pemerintah.net/wp-content/uploads/2018/04/cropped-128px-Parking_icon.svg_-32x32.png Pemerintah.net http://pemerintah.net 32 32 JAM KERJA ASN, TNI DAN POLRI PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 2018 http://pemerintah.net/jam-kerja-asn-tni-dan-polri-pada-bulan-ramadhan-tahun-2018/ Tue, 08 May 2018 08:46:32 +0000 http://pemerintah.net/?p=3151 Dalam waktu dekat umat Islam akan memasuki bulan ramadhan. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan jam kerja ASN, TNI dan POLRI pada bulan ramadhan tahun 2018. Sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 336 Tahun 2018 bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah Puasa pada bulan ramadhan khususnya bagi ASN, TNI dan […]

The post JAM KERJA ASN, TNI DAN POLRI PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 2018 appeared first on Pemerintah.net.

]]>

Dalam waktu dekat umat Islam akan memasuki bulan ramadhan. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan jam kerja ASN, TNI dan POLRI pada bulan ramadhan tahun 2018. Sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 336 Tahun 2018 bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah Puasa pada bulan ramadhan khususnya bagi ASN, TNI dan Polri yang beragama islam.

Adapun penetapan jam kerja ini ditujukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI pada Bulan Ramadhan Tahun 2018 sebagai berikut.

Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja

Hari Senin sampai dengan Kamis  Pukul : 08.00 – 15.00;
Waktu Istirahat  Pukul : 12.00 – 12.30;
Hari Jum’at  Pukul : 08.00 – 15.30;
Waktu Istirahat  Pukul : 11.30 – 15.00;

 

Bagi Instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja

Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu  Pukul : 08.00 – 14.00;
Waktu Istirahat  Pukul : 12.00 – 12.30;
Hari Jum’at  Pukul : 08.00 – 14.30;
Waktu Istirahat  Pukul : 11.30 – 12.30;

Dengan diberlakukannya aturan ini, maka jumlah jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama bulan Ramadan menjadi minimal 32,5 ham per minggu.

Download :

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 336 Tahun 2018

The post JAM KERJA ASN, TNI DAN POLRI PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 2018 appeared first on Pemerintah.net.

]]>
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PERMENPAN 14 TAHUN 2017 http://pemerintah.net/survei-kepuasan-masyarakat-permenpan-14-tahun-2017/ Fri, 04 May 2018 09:02:15 +0000 http://pemerintah.net/?p=3139 Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan […]

The post SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PERMENPAN 14 TAHUN 2017 appeared first on Pemerintah.net.

]]>
Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik itu instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan tersebut melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Survei Kepuasan Masyarakat ini diharapkan dapat mengetahui informasi pengguna layanan yang terdiri dari :

  1. Profil pengguna layanan;
  2. Persepsi pengguna layanan, dan;
  3. Keluhan, saran perbaikan serta aspirasi pengguna layanan.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pedoman ini menggantikan pedoman sebelumnya dalam Permenpanrb No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan sebelumnya dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Sehingga perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa  SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran :

  1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
  2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
  4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari :

  1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
  2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
  3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
  4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
  5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
  6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman.
  7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan
  8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
  9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses(usaha,pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer,mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu tersebut diantaranya setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Penyelenggara publik setidaknya minimal melakukan survei sebanyak 1 tahun sekali dengan mempublikasikan hasil survei kepada masyarakat.

Tahapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat :

Untuk kelancaran pelaksanaan survei maka diperlukan pemenuhan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Tahapan tersebut meliputi penyiapan kuesioner, menguji coba kuesioner, menentukan sampel, mengumpulkan data, dan mengolah data survey.

Teknis Survei SKM

Dalam pedomaan SKM diberikan teknik survei yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. teknik survei diantaranya :

  1. Kuisioner dengan wawancara tatap muka.
  2. Kuesioner melalui pengisian sendiri termasuk yang dikirimkan melalui surat.
  3. Kuesioner elektronik (e-survei).
  4. Diskusi kelompok terfokus.
  5. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam.

 

Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

Penyelenggara pelayanan publik yang telah melaksanakan survei harus melakukan penyusunan laporan survei. Laporan hasil survei ini dimaksudkan sebagai salah satu media atau alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik secara bertahap konsisten berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki. Laporan SKM setidaknya memuat latar belakang, tujuan SKM, metode SKM, jadwal pelaksanaan serta analisis data hasil survei. Berikut contoh laporan hasil survey kepuasan masyarakat.

 

The post SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PERMENPAN 14 TAHUN 2017 appeared first on Pemerintah.net.

]]>
CONTOH RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI http://pemerintah.net/contoh-rencana-aksi-reformasi-birokrasi/ Wed, 25 Apr 2018 09:04:57 +0000 http://pemerintah.net/?p=3126 Reformasi birokrasi menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mewujudkan good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penerapan reformasi birokrasi pada pemerintah baik pada […]

The post CONTOH RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI appeared first on Pemerintah.net.

]]>
Reformasi birokrasi menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mewujudkan good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Reformasi Birokrasi

Dalam penerapan reformasi birokrasi pada pemerintah baik pada kementerian, lembaga serta pemerintah daerah harus didukung dengan langkah-langkah yang tepat, sinergis dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut dimuat kedalam Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map tersebut menjadi acuan dalam penerapan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah.

Road Map Reformasi birokrasi tersebut harus disusun berdasarkan sasaran yang ingin dicapai dalam Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 yakni 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2. Birokrasi yang efektif dan efisien; serta 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Sasaran tersebut selanjutnya menjadi fokus dalam penentuan strategi serta penerpaan program dan kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada pada instansi pemerintah. Selain itu, road map juga memuat isu strategis dan rencana aksi yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Rencana aksi memuat strategi dan program Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di berbagai kebijakan dalam delapan area perubahan reformasi birokrasi yakni

  1. Mental Aparatur
  2. Pengawasan
  3. Akuntabilitas Kinerja
  4. Kelembagaan
  5. Tatalaksana
  6. SDM Aparatur
  7. Peraturan Perudangan-Undangan
  8. Pelayanan Publik.

Untuk selengkapnya area perubahan reformasi birokrasi dapat di baca pada tulisan :

Area Perubahan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

Selain itu rencana aksi reformasi birokrasi juga memuat target kinerja yang ingin diwujudkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Target kinerja ditetapkan berdasarkan indikator-indikator kinerja yang mengambarkan keberhasilan sasaran reformasi birokrasi sedangkan untuk waktu berupa jangka waktu 5 tahunan road map reformasi birokrasi.

Berikut contoh dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang bisa anda download dibawah ini :

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

 

The post CONTOH RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI appeared first on Pemerintah.net.

]]>
TAHUN 2018, TIDAK ADA KENAIKAN GAJI PNS http://pemerintah.net/tahun-2018-tidak-ada-kenaikan-gaji-pns/ Tue, 20 Feb 2018 04:07:46 +0000 http://pemerintah.net/?p=3061 Pemerintah.net – Pegawai Negeri Sipil harus bersabar di tahun 2018, hal ini disebabkan karena tidak ada kenaikan gaji pns dari pemerintah pusat. Informasi ini berdasarkan siaran pers dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 12 Februari 2018. BKN menyebutkan bahwa sesuai dengan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 belum ada rencana […]

The post TAHUN 2018, TIDAK ADA KENAIKAN GAJI PNS appeared first on Pemerintah.net.

]]>
Pemerintah.net – Pegawai Negeri Sipil harus bersabar di tahun 2018, hal ini disebabkan karena tidak ada kenaikan gaji pns dari pemerintah pusat. Informasi ini berdasarkan siaran pers dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 12 Februari 2018. BKN menyebutkan bahwa sesuai dengan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 belum ada rencana kenaikan gaji yang diberikan kepada PNS.

Tentu saja berita ini menjadi kabar yang kurang baik terlebih dalam beberapa tahun sebelumnya juga tidak ada kenaikan gaji PNS. Untuk kenaikan gaji PNS terakhir dilakukan pada tahun 2015 yaitu sebesar 6%. Sedangkan kenaikan gaji PNS secara signifikan terjadi pada tahun 2001 yang mencapai 270% pada saat ditetapkannya peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.

Sebagai gantinya Pemerintah tetap memberikan kompensasi berupa Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar gaji pokok yang diatur dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018 dan Nota Keuangan APBN 2018. Sementara untuk sistem penggajian PNS masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji PNS, dan sistem penggajian tersebut berlaku sama bagi PNS Pemerintah Pusat dan Daerah.

GAJI PNS PROFESI PNS

Sedangkan untuk PNS yang berprofesi sebagai guru tetap sama seperti PNS lainnya tidak ada kenaikan gaji. Hanya saja PNS Guru memperoleh tunjangan profesi guru yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atau profesionalitasnya, yang diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Baca juga : Pemerintah Janji Naikkan Dana Tunjangan Profesi Guru

Sebagai informasi bahwa pada PP Nomor 7 Tahun 1977 diuraikan bahwa kenaikan gaji PNS dibagi ke dalam beberapa kategori, yakni :

  1. Kenaikan gaji berkala (KGB) setiap 2 tahun sekali;
  2. Kenaikan gaji istimewa (dengan hasil pelaksanaan kerja dengan kategori “Amat Baik”);
  3. Kenaikan gaji karena kenaikan pangkat; dan
  4. Kenaikan gaji karena Kebijakan Pemerintah (melalui Peraturan Pemerintah), yang mengikuti besaran inflasi yang tertuang dalam nota keuangan.

 

The post TAHUN 2018, TIDAK ADA KENAIKAN GAJI PNS appeared first on Pemerintah.net.

]]>
CONTOH LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL http://pemerintah.net/contoh-laporan-standar-pelayanan-minimal/ Wed, 24 Jan 2018 12:19:42 +0000 http://pemerintah.net/?p=3050 Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penerapan SPM tersebut […]

The post CONTOH LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL appeared first on Pemerintah.net.

]]>
Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penerapan SPM tersebut dilakukan sesuai dengan tahapan yang dapat anda baca pada tulisan PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana pemenuhan dalam 1 (satu) tahun harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat. Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal menjadi bahan bagi Pemerintah Pusat untuk merumuskan kebijakan nasional terkait pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, laporan SPM sekurang-kurangnya memuat :

  1. Hasil Penerapan SPM;
  2. Kendala Penerapan SPM;
  3. Ketersediaan Anggaran dalam Penerapan SPM

Contoh format laporan SPM : LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Khusus bagi Pemerintah Provinsi, Laporan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
harus
mencantumkan rekapitulasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota.

Karena pentingnya penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar maka hasil pelaporan SPM menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, hasil pelaporan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam :

  1. penilaian kinerja perangkat daerah;
  2. pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar;
  3. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Perlu diingatkan kembali bahwa SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri 6 bidang dengan memuat pelayanan dasar. Berikut daftar SPM pada masing-masing bidang yang telah kami uraikan sebelumnya.

  1. SPM Bidang Pendidikan
  2. SPM Bidang Kesehatan
  3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
  5. SPM Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan
  6. SPM Bidang Sosial

 

The post CONTOH LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL appeared first on Pemerintah.net.

]]>
INI FORMASI PRIORITAS CPNS TAHUN 2018 http://pemerintah.net/ini-prioritas-cpns-tahun-2018/ Fri, 19 Jan 2018 14:41:55 +0000 http://pemerintah.net/?p=3040 Pemerintah kembali menghembuskan angin segar bagi calon pelamar CPNS Tahun 2018 di seluruh indonesia. Pasalnya di tahun 2018 kemungkinan besar pemerintah akan membuka lowongan penerimaan CPNS baik itu di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini didasarkan pada surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/750/M.SM.01.00/2017 tanggal 13 Desember 2017 […]

The post INI FORMASI PRIORITAS CPNS TAHUN 2018 appeared first on Pemerintah.net.

]]>

Pemerintah kembali menghembuskan angin segar bagi calon pelamar CPNS Tahun 2018 di seluruh indonesia. Pasalnya di tahun 2018 kemungkinan besar pemerintah akan membuka lowongan penerimaan CPNS baik itu di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini didasarkan pada surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/750/M.SM.01.00/2017 tanggal 13 Desember 2017 hal penyampaian kebutuhan PNS Tahun 2018.

Dalam surat yang dikirimkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi pusat dan daerah menyebutkan bahwa setiap instansi diminta untuk melakukan validasi ulang terhadap usul kebutuhan pegawai yang diinputkan kedalam aplikasi e-formasi.

Usul kebutuhan pegawai tersebut nantinya merupakan gambaran kebutuhan formasi PNS Tahun 2018 dan menjadi bahan dalam pertimbangan pemerintah untuk menetapkan jumlah kebutuhan CPNS Tahun 2018 nantinya. Khusus bagi Pemerintah Daerah diminta untuk memperhatikan kemampuan APBD yang rasio belanja pegawainya harus berada dibawah 50%.

Formasi Prioritas CPNS Tahun 2018

Sedangkan untuk kebutuhan formasi jabatan CPNS Tahun 2018 diprioritaskan untuk mendukung program pemerintah yaitu Nawa Cita. Beberapa jenis jabatan yang diharapkan dapat mendung Program Nawacita dan rencana pembangunan jangka menengah nasional adalah jabatan yang melaksanakan tugas teknis dengan prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim.

Disamping itu juga, pembangunan ketahanan energi, pembangunan ketahanan pangan, penegak hukum, dan program dukungan reformasi birokrasi serta formasi khusus untuk Kementerian/Lembaga yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan, putra/putri lulusan terbaik dengan pujian/cum laude, penyandang cacat/disabilits, serta putra/putri berprestasi internasional.

Seleksi CPNS Tahun 2018 dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi (seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang), pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.

 

The post INI FORMASI PRIORITAS CPNS TAHUN 2018 appeared first on Pemerintah.net.

]]>
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH http://pemerintah.net/penyelenggaraan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-daerah/ Fri, 19 Jan 2018 08:50:01 +0000 http://pemerintah.net/?p=3033 Berbagai keluhan pelayanan perizinan masih sering terjadi dimasyarakat misalnya mahal, kurang transparannya serta sulitnya prosedur.  Dengan berlandaskan kondisi masyarakat sebagai pengguna layanan berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki pelayanan publik serta mengantisipasi kekurangan terhadap kualitas layanan khususnya bidang perizinan, oleh karena itu pemerintah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 138 Tahun 2017 diharapkan […]

The post PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH appeared first on Pemerintah.net.

]]>
Berbagai keluhan pelayanan perizinan masih sering terjadi dimasyarakat misalnya mahal, kurang transparannya serta sulitnya prosedur.  Dengan berlandaskan kondisi masyarakat sebagai pengguna layanan berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki pelayanan publik serta mengantisipasi kekurangan terhadap kualitas layanan khususnya bidang perizinan, oleh karena itu pemerintah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 138 Tahun 2017 diharapkan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dapat  meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat,  memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah. Selain itu sasaran penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Dalam Permendagri tersebut menyatakan bahwa Penyelenggaraan PTSP merupakan kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Selain itu Peraturan ini juga memuat bahwa Gubernur/Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan periainan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut meliputi  penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan; penerbitan dokumen izin dan nonizin; penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.

Penyelenggaraan PTSP Daerah tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. DPMPTSP dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan bentuk layanan seperti :

  1. pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau kelurahan
  2. gerai layanan atau outlet;
  3. layanan keliling
  4. layanan antar jemput; dan/atau
  5. ayanan bersama antar PTSP provinsi dan kabupaten/kota

Peningkatan Pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Untuk menjamin kualitas pelayanan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah maka DPMPTSP wajib membentuk Maklumat Pelayanan Publik, Standar Pelayanan Publik dan Manajemen Pelayanan seperti pengelolaan pengaduan, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi.

The post PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH appeared first on Pemerintah.net.

]]>
SPM BIDANG SOSIAL http://pemerintah.net/spm-bidang-sosial/ Mon, 15 Jan 2018 09:39:34 +0000 http://pemerintah.net/?p=3031 Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar […]

The post SPM BIDANG SOSIAL appeared first on Pemerintah.net.

]]>
Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang Sosial.

Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

Pemerintah Provinsi :

  1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di dalam panti
  2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalampanti
  3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam panti
  4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyagelandangan dan pengemis di dalam panti
  5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dansetelah tanggap darurat bencana bagi korbanbencana provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota :

  1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di luar panti
  2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luarpanti
  3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti
  4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyagelandangan dan pengemis di luar panti
  5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dansetelah tanggap darurat bencana bagi korbanbencana kabupaten/kota

Indikator capaian SPM SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

No. Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan Standar Pelayanan Minimal
Indikator Nilai (%)
1 Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:
a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota 1 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk  pemenuhan kebutuhan dasar. 80
b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota 2 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial  ekonomi sejenis lainnya. 80
2 Penyediaan sarana dan prasarana sosial:
a. Penyediaan sarana prasarana pantai sosial skala kabupaten/kota 3 Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. 80
b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota 4 Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. 60
3 Penanggulangan korban Bencana:
a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota 5 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 80
b. Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/kota 6 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap 80
4 Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:
Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota 7 Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 40

The post SPM BIDANG SOSIAL appeared first on Pemerintah.net.

]]>
SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG http://pemerintah.net/spm-bidang-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang/ Mon, 15 Jan 2018 09:30:18 +0000 http://pemerintah.net/?p=3015 Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar […]

The post SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG appeared first on Pemerintah.net.

]]>
Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

Pemerintah Provinsi :

  1. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
  2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

Pemerintah Kabupaten/Kota :

  1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
  2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Indikator capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal
Indikator Nilai
I Sumber Daya Air Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat 1 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. 100,00
2 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. 70,00
II Jalan Jaringan Aksesbilitas 3 Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. 100,00
Mobilitas 4 Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan. 100,00
Keselamatan 5 Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat 60,00
Ruas Kondisi Jalan 6 Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. 60,00
Kecepatan 7 Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana 60,00
III Air minum Cluster Pelayanan 8 Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari
Sangat buruk 40,00
Buruk 50,00
Sedang 70,00
Baik 80,00
Sangat Baik 100,00
IV Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan Air Limbah Permukiman 9 Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. 60,00
10 Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota 50,00
Pengelolaan Sampah 11 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. 20,00
12 Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. 70,00
Drainase 13 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun 50,00
V Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan 14 Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. 10,00
VI Penataan Bangunan dan Lingkungan Izin Mendirikan Bangunan 15 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota. 100,00
Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) 16 Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten  /kota 100,00
VII Jasa Konstruksi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 17 Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap. 100,00
Sistem Informasi Jasa Konstruksi 18 Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun 100,00
VIII Penataan Ruang Informasi Penataan Ruang 19 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital 100,00
100,00
Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR 20 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang. 100,00
Izin Pemanfaatan Ruang 21 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya 100,00
Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang 22 Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja 100,00
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik 23 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. 25,00

The post SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG appeared first on Pemerintah.net.

]]>
SPM BIDANG KESEHATAN http://pemerintah.net/spm-bidang-kesehatan/ Mon, 15 Jan 2018 09:11:06 +0000 http://pemerintah.net/?p=3005 Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar […]

The post SPM BIDANG KESEHATAN appeared first on Pemerintah.net.

]]>
Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

Pemerintah Provinsi :

  1. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
  2. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota :

  1. pelayanan kesehatan ibu hamil
  2. pelayanan kesehatan ibu bersalin
  3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir
  4. pelayanan kesehatan bayi baru lahir
  5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Indikator capaian SPM bidang kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

No. Jenis Pelayanan
Dasar & Sub
Kegiatan
Standar Pelayanan Minimal
Indikator Nilai (%)
I Pelayanan Kesehatan Dasar 1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. 95
2 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. 80
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. 90
4 Cakupan pelayanan Ibu Nifas 90
5 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 80
6 Cakupan kunjungan bayi. 90
7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). 100
8 Cakupan pelayanan anak balita. 90
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. 100
10 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatanat 100
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100
12 Cakupan peserta KB Aktif 70
13 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit
A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun 100
B. Penemuan Penderita Pneumonia Balita 100
C.  Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 100
D. Penderita DBD yang Ditangani 100
E. Penemuan Penderita Diare 100
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100
II Pelayanan Kesehatan Rujukan 15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. 100
16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota. 100
III Penyelidikan 17 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 100
IV Promosi 18 Cakupan Desa Siaga Aktif 80

The post SPM BIDANG KESEHATAN appeared first on Pemerintah.net.

]]>