Pemerintah.net http://pemerintah.net Media Informasi Kebijakan Pemerintah Tue, 20 Feb 2018 04:07:46 +0000 en-US hourly 1 TAHUN 2018, TIDAK ADA KENAIKAN GAJI PNS http://pemerintah.net/tahun-2018-tidak-ada-kenaikan-gaji-pns/ Tue, 20 Feb 2018 04:07:46 +0000 http://pemerintah.net/?p=3061 Pemerintah.net – Pegawai Negeri Sipil harus bersabar di tahun 2018, hal ini disebabkan karena tidak ada kenaikan gaji pns dari pemerintah pusat. Informasi ini berdasarkan siaran pers dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 12 Februari 2018. BKN menyebutkan bahwa sesuai dengan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 belum ada rencana […]

The post TAHUN 2018, TIDAK ADA KENAIKAN GAJI PNS appeared first on Pemerintah.net.

]]>
Pemerintah.net – Pegawai Negeri Sipil harus bersabar di tahun 2018, hal ini disebabkan karena tidak ada kenaikan gaji pns dari pemerintah pusat. Informasi ini berdasarkan siaran pers dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 12 Februari 2018. BKN menyebutkan bahwa sesuai dengan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 belum ada rencana kenaikan gaji yang diberikan kepada PNS.

Tentu saja berita ini menjadi kabar yang kurang baik terlebih dalam beberapa tahun sebelumnya juga tidak ada kenaikan gaji PNS. Untuk kenaikan gaji PNS terakhir dilakukan pada tahun 2015 yaitu sebesar 6%. Sedangkan kenaikan gaji PNS secara signifikan terjadi pada tahun 2001 yang mencapai 270% pada saat ditetapkannya peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.

Sebagai gantinya Pemerintah tetap memberikan kompensasi berupa Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar gaji pokok yang diatur dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018 dan Nota Keuangan APBN 2018. Sementara untuk sistem penggajian PNS masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji PNS, dan sistem penggajian tersebut berlaku sama bagi PNS Pemerintah Pusat dan Daerah.

GAJI PNS PROFESI PNS

Sedangkan untuk PNS yang berprofesi sebagai guru tetap sama seperti PNS lainnya tidak ada kenaikan gaji. Hanya saja PNS Guru memperoleh tunjangan profesi guru yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atau profesionalitasnya, yang diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Baca juga : Pemerintah Janji Naikkan Dana Tunjangan Profesi Guru

Sebagai informasi bahwa pada PP Nomor 7 Tahun 1977 diuraikan bahwa kenaikan gaji PNS dibagi ke dalam beberapa kategori, yakni :

  1. Kenaikan gaji berkala (KGB) setiap 2 tahun sekali;
  2. Kenaikan gaji istimewa (dengan hasil pelaksanaan kerja dengan kategori “Amat Baik”);
  3. Kenaikan gaji karena kenaikan pangkat; dan
  4. Kenaikan gaji karena Kebijakan Pemerintah (melalui Peraturan Pemerintah), yang mengikuti besaran inflasi yang tertuang dalam nota keuangan.

 

The post TAHUN 2018, TIDAK ADA KENAIKAN GAJI PNS appeared first on Pemerintah.net.

]]>
CONTOH LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL http://pemerintah.net/contoh-laporan-standar-pelayanan-minimal/ Wed, 24 Jan 2018 12:19:42 +0000 http://pemerintah.net/?p=3050 Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penerapan SPM tersebut […]

The post CONTOH LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL appeared first on Pemerintah.net.

]]>
Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penerapan SPM tersebut dilakukan sesuai dengan tahapan yang dapat anda baca pada tulisan PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana pemenuhan dalam 1 (satu) tahun harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat. Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal menjadi bahan bagi Pemerintah Pusat untuk merumuskan kebijakan nasional terkait pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, laporan SPM sekurang-kurangnya memuat :

  1. Hasil Penerapan SPM;
  2. Kendala Penerapan SPM;
  3. Ketersediaan Anggaran dalam Penerapan SPM

Contoh format laporan SPM :

Khusus bagi Pemerintah Provinsi, Laporan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
harus
mencantumkan rekapitulasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota.

Karena pentingnya penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar maka hasil pelaporan SPM menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, hasil pelaporan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam :

  1. penilaian kinerja perangkat daerah;
  2. pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar;
  3. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Perlu diingatkan kembali bahwa SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri 6 bidang dengan memuat pelayanan dasar. Berikut daftar SPM pada masing-masing bidang yang telah kami uraikan sebelumnya.

  1. SPM Bidang Pendidikan
  2. SPM Bidang Kesehatan
  3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
  5. SPM Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan
  6. SPM Bidang Sosial

 

The post CONTOH LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL appeared first on Pemerintah.net.

]]>
INI FORMASI PRIORITAS CPNS TAHUN 2018 http://pemerintah.net/ini-prioritas-cpns-tahun-2018/ Fri, 19 Jan 2018 14:41:55 +0000 http://pemerintah.net/?p=3040 Pemerintah kembali menghembuskan angin segar bagi calon pelamar CPNS Tahun 2018 di seluruh indonesia. Pasalnya di tahun 2018 kemungkinan besar pemerintah akan membuka lowongan penerimaan CPNS baik itu di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini didasarkan pada surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/750/M.SM.01.00/2017 tanggal 13 Desember 2017 […]

The post INI FORMASI PRIORITAS CPNS TAHUN 2018 appeared first on Pemerintah.net.

]]>

Pemerintah kembali menghembuskan angin segar bagi calon pelamar CPNS Tahun 2018 di seluruh indonesia. Pasalnya di tahun 2018 kemungkinan besar pemerintah akan membuka lowongan penerimaan CPNS baik itu di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini didasarkan pada surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/750/M.SM.01.00/2017 tanggal 13 Desember 2017 hal penyampaian kebutuhan PNS Tahun 2018.

Dalam surat yang dikirimkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi pusat dan daerah menyebutkan bahwa setiap instansi diminta untuk melakukan validasi ulang terhadap usul kebutuhan pegawai yang diinputkan kedalam aplikasi e-formasi.

Usul kebutuhan pegawai tersebut nantinya merupakan gambaran kebutuhan formasi PNS Tahun 2018 dan menjadi bahan dalam pertimbangan pemerintah untuk menetapkan jumlah kebutuhan CPNS Tahun 2018 nantinya. Khusus bagi Pemerintah Daerah diminta untuk memperhatikan kemampuan APBD yang rasio belanja pegawainya harus berada dibawah 50%.

Formasi Prioritas CPNS Tahun 2018

Sedangkan untuk kebutuhan formasi jabatan CPNS Tahun 2018 diprioritaskan untuk mendukung program pemerintah yaitu Nawa Cita. Beberapa jenis jabatan yang diharapkan dapat mendung Program Nawacita dan rencana pembangunan jangka menengah nasional adalah jabatan yang melaksanakan tugas teknis dengan prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim.

Disamping itu juga, pembangunan ketahanan energi, pembangunan ketahanan pangan, penegak hukum, dan program dukungan reformasi birokrasi serta formasi khusus untuk Kementerian/Lembaga yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan, putra/putri lulusan terbaik dengan pujian/cum laude, penyandang cacat/disabilits, serta putra/putri berprestasi internasional.

Seleksi CPNS Tahun 2018 dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi (seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang), pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.

 

The post INI FORMASI PRIORITAS CPNS TAHUN 2018 appeared first on Pemerintah.net.

]]>
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH http://pemerintah.net/penyelenggaraan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-daerah/ Fri, 19 Jan 2018 08:50:01 +0000 http://pemerintah.net/?p=3033 Berbagai keluhan pelayanan perizinan masih sering terjadi dimasyarakat misalnya mahal, kurang transparannya serta sulitnya prosedur.  Dengan berlandaskan kondisi masyarakat sebagai pengguna layanan berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki pelayanan publik serta mengantisipasi kekurangan terhadap kualitas layanan khususnya bidang perizinan, oleh karena itu pemerintah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 138 Tahun 2017 diharapkan […]

The post PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH appeared first on Pemerintah.net.

]]>
Berbagai keluhan pelayanan perizinan masih sering terjadi dimasyarakat misalnya mahal, kurang transparannya serta sulitnya prosedur.  Dengan berlandaskan kondisi masyarakat sebagai pengguna layanan berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki pelayanan publik serta mengantisipasi kekurangan terhadap kualitas layanan khususnya bidang perizinan, oleh karena itu pemerintah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 138 Tahun 2017 diharapkan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dapat  meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat,  memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah. Selain itu sasaran penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Dalam Permendagri tersebut menyatakan bahwa Penyelenggaraan PTSP merupakan kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Selain itu Peraturan ini juga memuat bahwa Gubernur/Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan periainan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut meliputi  penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan; penerbitan dokumen izin dan nonizin; penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.

Penyelenggaraan PTSP Daerah tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. DPMPTSP dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan bentuk layanan seperti :

  1. pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau kelurahan
  2. gerai layanan atau outlet;
  3. layanan keliling
  4. layanan antar jemput; dan/atau
  5. ayanan bersama antar PTSP provinsi dan kabupaten/kota

Peningkatan Pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Untuk menjamin kualitas pelayanan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah maka DPMPTSP wajib membentuk Maklumat Pelayanan Publik, Standar Pelayanan Publik dan Manajemen Pelayanan seperti pengelolaan pengaduan, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi.

The post PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH appeared first on Pemerintah.net.

]]>
SPM BIDANG SOSIAL http://pemerintah.net/spm-bidang-sosial/ Mon, 15 Jan 2018 09:39:34 +0000 http://pemerintah.net/?p=3031 Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar […]

The post SPM BIDANG SOSIAL appeared first on Pemerintah.net.

]]>
Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang Sosial.

Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

Pemerintah Provinsi :

  1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di dalam panti
  2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalampanti
  3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam panti
  4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyagelandangan dan pengemis di dalam panti
  5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dansetelah tanggap darurat bencana bagi korbanbencana provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota :

  1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di luar panti
  2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luarpanti
  3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti
  4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyagelandangan dan pengemis di luar panti
  5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dansetelah tanggap darurat bencana bagi korbanbencana kabupaten/kota

Indikator capaian SPM SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

No. Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan Standar Pelayanan Minimal
Indikator Nilai (%)
1 Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:
a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota 1 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk  pemenuhan kebutuhan dasar. 80
b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota 2 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial  ekonomi sejenis lainnya. 80
2 Penyediaan sarana dan prasarana sosial:
a. Penyediaan sarana prasarana pantai sosial skala kabupaten/kota 3 Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. 80
b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota 4 Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. 60
3 Penanggulangan korban Bencana:
a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota 5 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 80
b. Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/kota 6 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap 80
4 Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:
Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota 7 Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 40

The post SPM BIDANG SOSIAL appeared first on Pemerintah.net.

]]>
SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG http://pemerintah.net/spm-bidang-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang/ Mon, 15 Jan 2018 09:30:18 +0000 http://pemerintah.net/?p=3015 Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar […]

The post SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG appeared first on Pemerintah.net.

]]>
Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

Pemerintah Provinsi :

  1. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
  2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

Pemerintah Kabupaten/Kota :

  1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
  2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Indikator capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal
Indikator Nilai
I Sumber Daya Air Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat 1 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. 100,00
2 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. 70,00
II Jalan Jaringan Aksesbilitas 3 Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. 100,00
Mobilitas 4 Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan. 100,00
Keselamatan 5 Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat 60,00
Ruas Kondisi Jalan 6 Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. 60,00
Kecepatan 7 Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana 60,00
III Air minum Cluster Pelayanan 8 Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari
Sangat buruk 40,00
Buruk 50,00
Sedang 70,00
Baik 80,00
Sangat Baik 100,00
IV Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan Air Limbah Permukiman 9 Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. 60,00
10 Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota 50,00
Pengelolaan Sampah 11 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. 20,00
12 Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. 70,00
Drainase 13 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun 50,00
V Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan 14 Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. 10,00
VI Penataan Bangunan dan Lingkungan Izin Mendirikan Bangunan 15 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota. 100,00
Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) 16 Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten  /kota 100,00
VII Jasa Konstruksi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 17 Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap. 100,00
Sistem Informasi Jasa Konstruksi 18 Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun 100,00
VIII Penataan Ruang Informasi Penataan Ruang 19 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital 100,00
100,00
Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR 20 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang. 100,00
Izin Pemanfaatan Ruang 21 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya 100,00
Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang 22 Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja 100,00
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik 23 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. 25,00

The post SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG appeared first on Pemerintah.net.

]]>
SPM BIDANG KESEHATAN http://pemerintah.net/spm-bidang-kesehatan/ Mon, 15 Jan 2018 09:11:06 +0000 http://pemerintah.net/?p=3005 Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar […]

The post SPM BIDANG KESEHATAN appeared first on Pemerintah.net.

]]>
Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

Pemerintah Provinsi :

  1. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
  2. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota :

  1. pelayanan kesehatan ibu hamil
  2. pelayanan kesehatan ibu bersalin
  3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir
  4. pelayanan kesehatan bayi baru lahir
  5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Indikator capaian SPM bidang kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

No. Jenis Pelayanan
Dasar & Sub
Kegiatan
Standar Pelayanan Minimal
Indikator Nilai (%)
I Pelayanan Kesehatan Dasar 1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. 95
2 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. 80
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. 90
4 Cakupan pelayanan Ibu Nifas 90
5 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 80
6 Cakupan kunjungan bayi. 90
7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). 100
8 Cakupan pelayanan anak balita. 90
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. 100
10 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatanat 100
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100
12 Cakupan peserta KB Aktif 70
13 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit
A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun 100
B. Penemuan Penderita Pneumonia Balita 100
C.  Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 100
D. Penderita DBD yang Ditangani 100
E. Penemuan Penderita Diare 100
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100
II Pelayanan Kesehatan Rujukan 15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. 100
16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota. 100
III Penyelidikan 17 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 100
IV Promosi 18 Cakupan Desa Siaga Aktif 80

The post SPM BIDANG KESEHATAN appeared first on Pemerintah.net.

]]>
SPM BIDANG PENDIDIKAN http://pemerintah.net/laporan-standar-pelayanan-minimal-bidang-pendidikan-dasar/ Mon, 15 Jan 2018 03:51:21 +0000 http://pemerintah.net/?p=2995 Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar […]

The post SPM BIDANG PENDIDIKAN appeared first on Pemerintah.net.

]]>
Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

Pemerintah Provinsi :

  1. Pendidikan menengah
  2. Pendidikan khusus

Pemerintah Kabupaten/Kota :

  1. Pendidikan anak usia dini
  2. Pendidikan dasar
  3. Pendidikan kesetaraan

Indikator capaian SPM bidang pendidikan dasar Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM PERHITUNGAN (%)
TINGKAT Capaian Hingga Tahun 2017
I. PENDIDIKAN DASAR OLEH KABUPATEN/ KOTA
1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil SD
MI
SMP
MTs
2.  Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis; SD
MI
SD
MI
SMP
MTS
SMP
MTS
3.  Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; SMP
MTS
SMP
MTs
4.  Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru; SD
MI
SMP
MTs
5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan SD
MI
SD
MI
6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran; SMP
MTs
7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik SD
MI
SD
MI
8.  Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% SMP
MTS
SMP
MTs
9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, B. Indonesia, B. Inggris, dan PKn SMP
MTs
10. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik SD
MI
11. Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; SMP
MTs
12. Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik SD
MI
13. Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;
MI 0,00
SMP 0,00
MTs 0,00
100 –> bila kab/ kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif
50 –> bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan
0 –> bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan; SD
MI
SMP
MTs
II. PENDIDIKAN DASAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN
15. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik SD
MI
SD
MI
16. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik; SMP
MTs
SMP
MTs
17. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA; SD
MI
18. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi; SD
MI
SMP
MTs
19. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan & melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas  tambahan;
SD
MI
SMP
MTs
20. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : a) Kelas I-II = 18 jam per minggu; b) Kelas III = 24 jam per minggu; c) Kelas IV-VI = 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII-IX = 27 jam per minggu
SD
MI
SMP
MTs
21. Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku SD
MI
SMP
MTs
22. Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya SD
MI
SMP
MTs
23. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
SD
MI
SMP
MTs
24. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester SD
MI
SMP
MTs
25. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik SD
MI
SMP
MTs
26. Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas(UKK) serta Ujian Akhir(US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaiakan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/ kota atau Kantor Kemenag Kab/ kota pada setiap akhir semester
SD
MI
SMP
MTs
27. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Memiliki Laporan tahunan
Memiliki rencana kerja tahunan
Memiliki Komite Sekolah

The post SPM BIDANG PENDIDIKAN appeared first on Pemerintah.net.

]]>
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PP NO. 2 TAHUN 2018 http://pemerintah.net/standar-pelayanan-minimal-pp-no-2-tahun-2018/ Fri, 12 Jan 2018 14:32:56 +0000 http://pemerintah.net/?p=2991 Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan […]

The post STANDAR PELAYANAN MINIMAL PP NO. 2 TAHUN 2018 appeared first on Pemerintah.net.

]]>
Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

  1. Pendidikan
  2. Kesehatan
  3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
  5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan
  6. Sosial

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pendidikan

Pemerintah Provinsi :

  1. Pendidikan menengah
  2. Pendidikan khusus

Pemerintah Kabupaten/Kota :

  1. Pendidikan anak usia dini
  2. Pendidikan dasar
  3. Pendidikan kesetaraan

SPM Kesehatan

Pemerintah Provinsi :

  1. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
  2. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota :

  1. pelayanan kesehatan ibu hamil
  2. pelayanan kesehatan ibu bersalin
  3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir
  4. pelayanan kesehatan bayi baru lahir
  5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Provinsi :

  1. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
  2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

Pemerintah Kabupaten/Kota :

  1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
  2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbahdomestik

SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

Pemerintah Provinsi :

  1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
  2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota  :

  1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
  2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

SPM Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat

Pemerintah Provinsi :

  1. pelayanan ketenteraman danketertiban umum provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota :

  1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
  2. pelayanan informasi rawan bencana
  3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaanterhadap bencana
  4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korbanbencana
  5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban

SPM Sosial

Pemerintah Provinsi :

  1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di dalam panti
  2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalampanti
  3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam panti
  4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyagelandangan dan pengemis di dalam panti
  5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dansetelah tanggap darurat bencana bagi korbanbencana provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota :

  1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di luar panti
  2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luarpanti
  3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti
  4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyagelandangan dan pengemis di luar panti
  5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dansetelah tanggap darurat bencana bagi korbanbencana kabupaten/kota

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan :

  1. Pengumpulan data
  2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
  3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
  4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Laporan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. Materi muatan laporan penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Berikut contoh laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selengkapnya baca tulisan berikut : CONTOH LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

The post STANDAR PELAYANAN MINIMAL PP NO. 2 TAHUN 2018 appeared first on Pemerintah.net.

]]>
PENYUSUNAN SKP TAHUN 2018 http://pemerintah.net/penyusunan-skp-tahun-2018/ Thu, 04 Jan 2018 04:26:43 +0000 http://pemerintah.net/?p=2985 Memasuki Tahun 2018 pemerintah dalam hal ini baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentunya memulai siklus baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut seperti administrasi pemerintahan dan juga manajemen PNS. Manajemen PNS pada yang selalu harus menjadi perhatian seluruh Aparatur Sipil Negara adalah penyusunan SKP Tahun 2018. Oleh karena itu tidak salah kiranya jika kita […]

The post PENYUSUNAN SKP TAHUN 2018 appeared first on Pemerintah.net.

]]>
Memasuki Tahun 2018 pemerintah dalam hal ini baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentunya memulai siklus baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut seperti administrasi pemerintahan dan juga manajemen PNS. Manajemen PNS pada yang selalu harus menjadi perhatian seluruh Aparatur Sipil Negara adalah penyusunan SKP Tahun 2018. Oleh karena itu tidak salah kiranya jika kita mengingat kembali tahapan-tahapan dalam penyusunan SKP dimaksud.

Penyusunan SKP Tahun 2018 didasarkan pada ketetuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Pada ketentuan umum PP 46 Tahun 2011 menyebutkan bahwa  Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Sehingga SKP wajib disusun oleh setiap PNS yang ditetapkan setiap tahun pada bulan januari. Bagi PNS yang tidak menyusun  menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai  disiplin PNS.

Unsur-unsur penyusunan SKP Tahun 2018

Unur-unsur dalam penyusunan SKP Tahun 2018 terdiri atas Kegiatan Tugas Jabatan, Angka Kredit (bagi jabatan fungsional) dan target. Kegiatan tugas jabatan merupakan rencana kegiatan yang mengacu pada penetapan kinerja (RKT) pada satuan kerja sesuai dengan tugas jabatan. Sedangkan untuk target merupakan ukuran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan memperhatikan kualitas, kuantitas, waktu dan biaya.

Baca juga : Penilaian Prestasi Kerja PNS

Berikut contoh formulir SKP Tahun 2018Formulir SKP

Untuk mempermudah penyusunan SKP Tahun 2018 maka dokumen-dokumen berikut perlu disiapkan terlebih dahulu,

  1. Rencana Kerja Tahunan atau Penetapan Kinerja Tahunan Organisasi bersangkutan
  2. Dokumen Organisasi dan Tata Kerja Organisasi bersangkutan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
  3. Dokumen Anggaran
  4. Dokumen Uraian Tugas/jabatan pemegang jabatan
  5. Dokumen Analisis Jabatan atau Peta Jabatan
  6. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
  7. Laporan capaian pelaksanaan tugas tahun sebelumnya
  8. Permenpan dan RB tentang Jabfung dan angka kreditnya bagi jabatan fungsional.

Download formulir SKP Tahun 2018

donwload skp 2018

 

The post PENYUSUNAN SKP TAHUN 2018 appeared first on Pemerintah.net.

]]>