<

ASN dan CASN Wajib Tes Narkotika

asc dan cpsn wajib tes narkotika

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkomitmen untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintah. Pada Jumat (21/11) Menteri PAN & RB Yuddy Chrisnandi menunaikan komitmen tersebut. Bersama dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Anang Iskandar menandatangani nota kesepahaman mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Dengan adanya nota kesepahaman tersebut maka ASN dan CASN wajib tes narkotika.

Yuddy menambahkan, kebijakan ini dilakukan untuk memastikan seluruh pegawai ASN kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota bersih dari penyalahgunaan narkoba. MoU ini sebagai payung hukum bagi BNN dalam melakukan pengecekan terhadap ASN di seluruh tanah air.

Tetapi Yuddy mengingatkan bahwa kerjasama ini bukan untuk mencari-cari kesalahan. Kalau dilakukan tes urine, atau dengan tes DNA melalui rambutnya, atau melalui kulit dan darah, kedapatan secara medis ada ASN sebagai pengguna atau pemakai narkoba,  tidak berarti harus langsung dibawa ke penjara.

ASN yang kedapatan sebagai pengguna narkoba, akan direhabilitasi. Namun sebagai ASN, mereka akan dikenakan sanksi administrasi, termasuk dilarang menduduki jabatan pimpinan tinggi, dan akan langsung berada pada posisi staf.  Namun bagi ASN yang kedapat menjadi pengedar narkoba maka akan langsung dipecat. “ASN yang jadi pengedar narkoba, selain dikenakan sanksi pidana juga akan dipecat,” ujar Yuddy.

Pasca penandatanganan nota kesepahaman ini, Kementerian PANRB akan mewajibkan pelaksanaan tes/uji narkotika kepada seluruh pegawai dan calon pegawai Aparatur Sipil Negara. Selain itu, juga akan melakukan diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan Kader Anti Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam kesempatan tersebut Menteri PAN & RB Yuddy Chrisnandi menjadi orang pertama yang melakukan tes urine yang kemudian didapatkan hasil negatif mengkonsumsi narkoba. Tes urine itupun kemudian diikuti oleh para pejabat dan staf di Lingkungan Kementerian PANRB dengan hasil keseluruhan negatif mengkonsumsi narkoba.

Ruang lingkup nota kesepahaman ini mencakup 6 hal, yakni  :
  • Diseminasi informasi dan advokasi tentang P4GN;
  • Pemberdayaan kader anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  • Pelaksanaan sosialisasi program wajib lapor dan rehabilitasi bagi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  • Pelaksanaan tes/uji Narkoba bagi pegawai dan calonpegawai Aparatur Sipil Negara di seluruh Indonesia;
  • Partisipasi aktif seluruh pemangku kebijakan nasional baik Pusat hingga Daerah untuk melaksanakan program P4GN; dan
  • Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka P4GN.

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Pemerintah.net © 2018