AGENDA PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

Road Map pelaksanaan reformasi birkorasi 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015. Dengan Road Map menjadi acuan dan pedoman Pemerintah Pusat baik itu Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menerapkan dan melaksanakan Agenda Prioritas reformasi birokrasi 2015-2019.

Agenda prioritas tersebut telah sesuai dengan Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Disamping itu agenda prioritas tersebut juga memperhatikan Capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, Hambatan dan Tantangan Reformasi Birokrasi serta isu strategis yang berkembang. Isu strategis tersebut adalah reformasi birokrasi nasional, akuntabilitas kinerja, Pengawasan, Kelembagaan Birokrasi, Ketatalaksanaan, SDM Aparatur dan Pelayanan Publik.

reformasi birokrasi

Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

Agenda prioritas pada reformasi birokrasi nasional yakni penguatan payung hukum reformasi birokrasi nasional, peningkatan implementasi, penyempurnaan pelaksanaan dan peningkatan kualitasnya serta percepatan pelaksanaan reformasi di daerah.

Kemudian untuk peningkatan akuntabilitas kinerja, ditetapkan agenda prioritas penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan implementasinya sebagai pilar manajemen kinerja serta pelaporan kinerja secara terbuka.

Pada penguatan pengawasan disusun agenda prioritas adalah penyelesaian RUU Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sinergi pengawasan internal dengan eksternal dan pengembangan sistem pengaduan nasional yang terintegasi.

Untuk menciptakan kelembagaan birokrasi yang efektif dan efiesien dilaksanakan agenda prioritas audit/review organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan desain kelembagaan birokrasi.

Agenda prioritas untuk menciptakan ketatalaksanaan yang baik ditetapkan agenda prioritas implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintah, pengembangan e-government, menciptakan proses birokrasi yang sederhana, cepat dan terintegrasi, peningkatan kualitas e-procurement serta melaksanakan manajemen kearsipan birokrasi berbasi Teknologi Informasi.

Penyelesaian UU Aparatur Sipil Negara, penetapan formasi CPNS/CASN secara ketat, sistem rekrutmen berbasis kompetensi, penyempurnaan sistem diklat, pelaksanaan sistem promosi secara terbuka dan penempatan jabatan berbasis kompetensi, sistem remunerasi berbasis kinerja, penguatan reward and punishment secara fair serta penguatan budaya kinerja menjadi agenda prioritas pada bidang SDM aparatur.

Pelayanan publik yang terus menjadi perhatian masyarakat menjadi agenda prioritas dengan melaksanakan kebijakan peningkatan implementasi UU Pelayanan Publik, modernisasi sistem dan manejemen pelayanan publik, monitoring dan suvervisi kinerja pelayanan dan penguatan integritas dalam pelayanan publik.

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Pemerintah.net © 2016