Ada E-KTP Palsu, Layanan E-KTP Berhenti Sementara

e-ktp

Berita mengejutkan datang dari Kementerian Dalam Negeri pada beberapa hari belakangan ini. Bagaimana tidak, program besar E-KTP yang dilaksanakan sejak Februari 2011 tersebut ternyata menghasilkan E-KTP palsu. Mendagri Menteri mengatakan dirinya menemukan e-KTP palsu yang telah beredar di kalangan masyarakat yang diindikasikan buatan China dan Prancis. “Padahal hologramnya sah, buatan di luar, dari Tiongkok dan Paris,” kata Tjahjo di Yogyakarta, kemarin malam. Untuk itu Tjahjo Kumolo menginstruksikan agar pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP dihentikan sementara hingga Januari 2015 untuk evaluasi dan perbaikan.

“Kami minta dua bulan ini ‘stop’. Sistemnya harus dievaluasi, cek kembali, diamankan kembali. Nanti (Januari) akan di-update kembali,” kata Tjahjo seusai membuka Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil Tahun 2014 di Yogyakarta, Minggu (16/11/2014) malam.

Tjahjo mengatakan sudah lama menemukan dugaan kartu identitas palsu itu, yaitu sejak sebeum menjabat Mendagri. Namun dia mengaku belum tahu soal tujuan atau jumlah e-KTP palsu yang beredar itu. Masalah tersebut berpotensi kebocoran data kependudukan milik Indonesia dan menghambat proses distribusi e-KTP yang sedang berjalan. Pemerintah mesti memastikan bahwa data-data kependudukan itu tidak berada dalam kendali pihak asing.

Sementara untuk kebijakan penghentian sementara layanan E-KTP, menurut Tjahjo, didasari beberapa alasan kuat, di antaranya tidak adanya kejelasan acuan data kependudukan yang disebabkan masih adanya dua database atau basis data acuan e-KTP.

Selain itu, Tjahjo menilai selama ini keamanan data penduduk yang terekam e-KTP juga masih lemah. Sebab server basis data e-KTP seluruh penduduk Indonesia selama ini ternyata ada di luar negeri.

“Walaupun alasan mereka kuncinya tetap ada di Indonesia, tapi kalau server itu di luar maka faktor keamanan, faktor kerahasiaan negara tidak terjamin,” papar dia.

Ia mengatakan dalam masa perbaikan itu, akan dimanfaatkan untuk pengecekan seluruh sistem pengurusan e-KTP, sehingga validitas kartu identitas tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi akan dirujuk seluruh instansi.

“Kami lihat dulu, sistemnya kami perbaiki. Apakah ada yang error, tidak profesional, atau asal daftar,” ujar dia.

Meski demikian, menurut Tjahjo, pelayanan pendaftaran sementara tetap berjalan, sekalipun proses perekaman e-KTP belum dapat dilakukan. “Mendaftar dulu boleh. Ada 15.000 pendaftar sehari, kan kasihan. Kalau tidak punya kartu (KTP) sementara kan bisa ditangkap,” kata beber Tjahjo Kumolo. Pemerintah.net

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Pemerintah.net © 2016